Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW)/Ist
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta agar pesanan pesawat untuk memberangkatkan jemaah haji dilakukan kontrak jangka panjang, bukan tiap tahun seperti yang saat ini dilakukan.
Selain carter pesawat, penginapan atau hotel untuk jemaah haji juga disarankan agar dikontrak jangka panjang dan dipertimbangkan dalam revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PIHU).
"Tadi juga disampaikan bagus bila ada carter pesawat yang multiyears gitu ya, atau yang berjangka panjang. Saya kira sama terkait dengan kontrak penginapan Pak. Kenapa tidak juga kontrak penginapan dijadikan jangka panjang,” kata Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid (HNW) dalam rapat dengar pendapat tentang kebijakan pelayanan kesehatan, transportasi, dan visa haji, Gedung Nusantara II, Kompleks DPR, Senayan, Senin, 24 Februari 2025.
Politikus senior PKS ini menambahkan Malaysia bisa lebih murah dalam penyelenggaraan hajinya, lantaran memiliki kontrak panjang dengan maskapai dan hotel di Arab Saud.
"Karena ini yang selama ini yang selalu dijadikan alasan mengapa kemudian Malaysia dengan tabung hajinya bisa mendapatkan tempat yang lebih baik dengan harga yg lebih miring, konon katanya mereka menggunakan pendekatan kontrak jangka panjang,” jelasnya.
Oleh sebab itu, ia meminta agar kontrak jangka panjang untuk maskapai dan hotel di Arab Saudi dimasukkan dalam RUU PIHU.
"Nah ini kalau memang demikian kondisinya ini saya kira penting dimasukkan dalam pengaturan,” ucapnya.
Terkait carter multiyears itu, lanjut HNW, dilakukan tender terbuka dalam pengaturannya dalam RUU PIHU tersebut agar mendapatkan harga maskapai dan hotel lebih murah.
"Apa tidak ada kemungkinan dan ini perlu dilakukan pengaturannya untuk kemudian buka tender terbuka. Tetap carter, tapi tender terbuka. Bila tender terbuka dan ada beragam maskapai yang memang mereka betul betul siap dengan pesawat kualifikasi yang lebih bagus dengan harga yang lebih murah kenapa tidak? Itu bagian-bagian yang layak kaji berikutnya,” tutupnya.
