Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan masih mendalami dugaan bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto (HK) menjadi penyokong dana dalam pelarian Harun Masiku (HM).
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, pihaknya akan mengusut siapa saja donatur dalam pelarian Harun Masiku.
"Apakah saudara HK ini penyandang dana atau yang membiayai, itu juga yang sebetulnya sedang kita dalami," ujar Asep seperti dikutip RMOL, Jumat, 21 Februari 2025.
Karena kata Asep, penyidik melihat bahwa seseorang yang melarikan diri memerlukan sokongan dana untuk kebutuhan logistik, menyewa tempat, transportasi dan lainnya.
"Ini menjadi materi ya, materi yang sedang kita dalami. Jadi mohon maaf belum bisa kita sampaikan. Jadi sabar, nanti kita tentu akan sampai ke sana, siapa saja yang menjadi donatur dalam hal ini. Kenapa? Karena orang melarikan diri tidak bisa kerja dan lain-lain, karena dia ketahuan sama khalayak. Dia pasti bersembunyi, dan tentu untuk kebutuhan hidup sehari-harinya harus ada yang nanggung. Itu yang sedang kita dalami," pungkas Asep.
Pada Kamis, 20 Februari 2025, KPK resmi menahan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara suap terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku, Saeful Bahri, Wahyu Setiawan, dan Agustiani Tio Fridelina, setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 23 Desember 2024 lalu.
Terkait kasus dugaan perintangan penyidikan, pada 8 Januari 2020, Hasto memerintahkan Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sutan Syahrir nomor 12A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto untuk menelepon Harun supaya merendam ponselnya dalam air dan segera melarikan diri pada saat proses OTT KPK.
Atas perbuatan tersebut, menyebabkan Harun Masiku tidak dapat ditangkap dan melarikan diri sampai dengan saat ini,.
Selanjutnya pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa KPK sebagai saksi, Hasto memerintahkan stafnya, Kusnadi untuk menenggelamkan ponsel yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan KPK. Di mana terdapat substansi yang berkaitan dengan pelarian tersangka Harun Masiku.
Tak hanya itu, Hasto juga mengumpulkan beberapa orang terkait perkara Harun, dan mengarahkan agar orang-orang tersebut pada saat dipanggil KPK, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Di mana diduga tindakan tersebut bertujuan untuk merintangi serta mempersulit proses penyidikan perkara suap yang sedang berjalan.
Selain Hasto, KPK juga menetapkan 1 orang lainnya sebagai tersangka suap, yakni Donny Tri Istiqomah (DTI) selaku orang kepercayaan Hasto.
KPK menyebut bahwa uang suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan sebagiannya juga berasal dari Hasto. Namun KPK belum merinci nominalnya.
Dalam perkembangan perkara, KPK sudah mencegah mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly yang juga Ketua DPP PDIP, agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak Selasa, 24 Desember 2024.
