Berita

Ilustrasi Foto: Gedung DPR/RMOL

Politik

Dihantam Efisiensi, DPR Juga Harus Kencangkan Ikat Pinggang

KAMIS, 20 FEBRUARI 2025 | 17:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

DPR ternyata juga turut terdampak efisiensi anggaran alias terkena pangkas sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR Fraksi Golkar, Adies Kadir kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025. 

“Kena (efisiensi) Rp1,3 triliun,” ungkap Adies.


Adies mengatakan bahwa postur anggaran kedinasan dan kunjungan kerja yang terkena efisiensi. 

Selain itu, anggaran belanja modal juga turut terdampak efisiensi. 

“Ya, kunjungan-kunjungan. Ada belanja modal, ada beberapa bagian kunjungan-kunjungan kerja,” bebernya.

Atas dasar itu, Adies menambahkan bahwa DPR untuk saat ini ikut “mengencangkan ikat pinggang” dalam rangka mendukung Instruksi Presiden soal efisiensi anggaran.   

“Jadi harus pokoknya semua kena efisiensi. Jadi harus (gunakan) ikat pinggang keras-keras. Dan kunjungan-kunjungan kita kurangi dulu, lebih baik kita naik mobil kunjungi,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya