Berita

Presiden RI Prabowo Subianto/Ist

Politik

Prabowo Ingin Kunci Parpol Tak Bermanuver

SENIN, 17 FEBRUARI 2025 | 09:40 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wacana pembentukan koalisi permanen yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto menarik perhatian publik. 

Prabowo seolah ingin memastikan partai pendukungnya di Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk tetap solid dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. 

Ajakan ini semakin menarik perhatian karena kini beberapa partai di luar KIM, termasuk PKS, Nasdem, dan PKB, juga telah bergabung dalam barisan pemerintah, membentuk apa yang disebut sebagai "KIM Plus".


Analis politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai ajakan  Prabowo membentuk koalisi permanen untuk memperkuat stabilitas nasional dalam jangka panjang.

"Prabowo Subianto ingin menstabilkan partai-partai politik pendukungnya itu agar tidak bermanuver," kata Adi lewat kanal YouTube miliknya, Senin 17 Februari 2025.

Dengan solidnya dukungan, pemerintahan Prabowo nantinya dapat lebih leluasa menjalankan berbagai program strategis, seperti makan bergizi gratis, kesehatan gratis, serta program pembangunan perumahan rakyat.

"Kalau koalisi ini permanen, maka kebijakan pemerintah bisa berjalan lancar," sambungnya.

Namun, wacana ini juga menuai pro dan kontra. Beberapa pihak menilai bahwa koalisi permanen bisa mengurangi dinamika politik dan fungsi check and balance dalam pemerintahan. 

 Jika koalisi permanen benar-benar terwujud, lanskap politik Indonesia dalam lima tahun ke depan bisa mengalami perubahan besar.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya