Berita

Pimpinan rapat Baleg DPR RI dengan agenda penyerahan DIM RUU Minerba dari pemerintah/RMOL

Politik

Seluruh Menteri Absen, Pembahasan DIM RUU Minerba Ditunda

RABU, 12 FEBRUARI 2025 | 16:14 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badan Legislasi DPR memutuskan untuk menunda pembahasan Surat Presiden (Surpres) rapat panitia kerja (Panja) RUU Minerba yang diagendakan bersama pemerintah hari ini, Rabu, 12 Februari 2025.

Hal itu disampaikan Ketua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan ketika menyampaikan agenda rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Komplek DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.

Adapun rapat hari ini hanya dihadiri Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi juga absen dan hanya dihadiri perwakilan dari masing-masing kementerian.


“Oleh karena DIM (daftar inventaris masalah) belum disertakan Surpres (Surat Presiden), maka pembahasan kita tunda,” kata Bob Hasan. 

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini menuturkan bahwa agenda hari ini, hanya penyampaian DIM dari pemerintah. 

“Setelah kami berkoordinasi, kita sama-sama ketahui hari ini sudah hadir dari Kementerian Hukum dan Kementerian ESDM untuk menyerahkan DIM-ya,” katanya.

Lantas, ia meminta persetujuan seluruh anggota Baleg DPR untuk melaksanakan rapat dengan agenda penyerahan DIM RUU MInerba dari kementerian.

“Oleh karena itu kita sama-sama sepakati bahwa acara hari ini adalah diawali dengan penyerahan DIM, sepakat? “ tanyanya.

“Sepakat,” jawab seluruh anggota Baleg.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya