Berita

Prabowo Subianto dan Jokowi/Net

Bisnis

Prabowo Tanggung Beban Utang Jokowi, Pemerintahan Jadi Korban Efisiensi Anggaran

RABU, 12 FEBRUARI 2025 | 15:34 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto  menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan anggaran negara akibat warisan utang dari era Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Dengan besarnya beban fiskal, Prabowo kini terpaksa melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga (K/L).

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai kebijakan efisiensi yang dilakukan Prabowo bukanlah pilihan, melainkan keharusan. 

Ia menjelaskan bahwa pada periode pertama, Jokowi sempat menerapkan efisiensi, tetapi pada periode kedua justru melakukan ekspansi besar-besaran dengan utang yang semakin membengkak.

"Jokowi menghamburkan dana ke daerah, jor-joran untuk proyek IKN, dan membuka penerimaan ASN hingga 2,3 juta orang, itu tujuannya politik," kata Trubus kepada RMOL pada Rabu 12 Februari 2025.

Ia menambahkan bahwa sebagian ASN yang direkrut pada masa Jokowi justru tidak berkontribusi signifikan dan hanya membebani anggaran negara.

"Bikin IKN banyak ASN yang jadi Spanyol (separuh nyolong)," jelasnya.

Akibatnya, beban utang yang harus dibayar setiap tahunnya mencapai ratusan triliun. Tahun ini saja, utang pemerintah yang jatuh tempo mencapai Rp 800,33 triliun.

Terlebih lagi, banyak program prioritas Prabowo yang memakan anggaran besar, sehingga pemerintahan Prabowo terpaksa melakukan efisiensi. 

"Itu menyebabkan Prabowo harus melakukan efisiensi," ujarnya.

Sebagai solusi, Trubus menyarankan agar K/L yang terdampak efisiensi mulai mencari pendanaan alternatif, termasuk menjalin kerja sama dengan sektor swasta.

 Selain itu, pemerintah juga perlu mengevaluasi kembali keberadaan lembaga-lembaga yang dinilai tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Badan administrasi kepegawaian negara, BRIN, itu dibubarkan saja itu tidak berkaitan langsung dengan publik dan itu membebani anggaran, jadi harus dirampingkan," pungkasnya.

Populer

Besar Kemungkinan Bahlil Diperintah Jokowi Larang Pengecer Jual LPG 3 Kg

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:41

Jokowi Kena Karma Mengolok-olok SBY-Hambalang

Jumat, 07 Februari 2025 | 16:45

Alfiansyah Komeng Harus Dipecat

Jumat, 07 Februari 2025 | 18:05

Prabowo Harus Pecat Bahlil Imbas Bikin Gaduh LPG 3 Kg

Senin, 03 Februari 2025 | 15:45

Bahlil Gembosi Wibawa Prabowo Lewat Kebijakan LPG

Senin, 03 Februari 2025 | 13:49

Pengamat: Bahlil Sengaja Bikin Skenario agar Rakyat Benci Prabowo

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:20

Komjen Dedi Ultimatum, Jangan Lagi Ada Anggapan Masuk Polisi Bayar!

Rabu, 05 Februari 2025 | 18:12

UPDATE

Prabowo-Erdogan Saksikan Penandatanganan 12 MoU Kerja Sama

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:35

Prabowo Tanggung Beban Utang Jokowi, Pemerintahan Jadi Korban Efisiensi Anggaran

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:34

KPK Jangan Jadi Alat Kepentingan dalam Kasus Hasto

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:32

Volume Transaksi AgenBRILink Tembus Rp1.583 Triliun per Akhir 2024

Rabu, 12 Februari 2025 | 15:09

Bertemu Erdogan, Prabowo Tekankan Penguatan Kemitraan Ekonomi

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:58

Mandiri Investment Forum 2025, Strategi Investasi dan Inovasi untuk Pertumbuhan Ekonomi

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:53

Ketua Komisi VII Pastikan Tak Ada Kontributor dan Karyawan TVRI-RRI yang Dirumahkan

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:51

Anggaran KPU Dipangkas Hampir Rp 1 Triliun

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:40

Efisiensi Anggaran Prabowo Dinilai Tepat, Pengamat: Penyusunan Selama Ini Ugal-ugalan

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:35

Singgung Efisiensi, Hasto Minta Kepala Daerah PDIP Tak Berpikir Anggaran Dulu

Rabu, 12 Februari 2025 | 14:31

Selengkapnya