Berita

Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo/Ist

Politik

Jokowi Finalis Tokoh Terkorup Versi OCCRP Seolah Dikonfirmasi Luhut

SELASA, 11 FEBRUARI 2025 | 07:31 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap hanya separuh dari total anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp500 triliun yang tepat sasaran. 

Pegiat media sosial Stefan Antonio menyebut pernyataan  Luhut Binsar Pandjaitan tersebut seolah mengonfirmasi Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam daftar finalis tokoh dunia kategori kejahatan terorganisasi dan korupsi tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

“TEMUAN OCCRP SEOLAH DIKONFIRMASI OPUNG LUHUT .. 250 TRILIUN BANSOS GA DITERIMA OLEH YANG BERHAK,” kata Stefan dikutip dari unggahannya di X, Selasa 11 Februari 2025.


Hal tersebut, menurut Stefan, sudah bisa menjadi alas an untuk mengadili Jokowi.

"Inilah sebabnya Jokowi sudah HARUS DIADILI,” kata Stefan.

Stefan menekankan bahwa bansos merupakan kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos). Namu sayangnya, saat Jokowi menjabat, Menteri Sosial tidak dilibatkan.

“Gimana engga? Bansos itu URUSAN Kementrian Sosial. Tapi urusan Bansos kemarin, JOKOWI bisa-bisanya ga ajak Kementrian Sosial dalam Urusan Penyaluran Bansos,” kata Stefan.

Stefan turun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian untuk segera mengusut dugaan korupsi yang melibatkan Jokowi.

“Kurang Bukti apalagi Wahay APARAT PENEGAK HUKUM @KPK_RI @KejaksaanRI @DivHumas_Polri ??
Kapan kalian mau mulai USUT JOKOWI ??!!!” pungkas Stefan.

Adapun pernyataan Luhut soal bansos tidak tepat sasaran disampaikan melalui Instagramnya.

"Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak," kata Luhut.

Ketidaktepatan sasaran tersebut, kata Luhut, disebabkan oleh beberapa hal, seperti data penerima yang ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga masyarakat yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK). 

Diketahui, Luhut merupakan pejabat di era Jokowi. Selain sebagai Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, serta memegang sejumlah jabatan lainnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Jamaika Nilai Otonomi Sahara Maroko Solusi Paling Layak Ditempuh

Jumat, 25 September 2026 | 10:16

Dibayangi Ketidakpastian Global, Rupiah Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Jumat, 25 September 2026 | 10:15

Wacana Pileg dan Pilpres Dipisah, Pengamat Ingatkan Konsekuensi Konstitusional

Jumat, 25 September 2026 | 10:06

KPK Telusuri Aset TPPU Milik Walikota Madiun Maidi, Periksa Sejumlah Saksi

Jumat, 25 September 2026 | 09:58

Syahganda Nazar Gunduli Kepala dan Umrah Jika Gibran Didiskualifikasi MK

Jumat, 25 September 2026 | 09:50

Impor Produk Halal Capai 31 Miliar Dolar AS, Indonesia Kejar Pasar Global

Jumat, 25 September 2026 | 09:48

IHSG Kembali Menguat, Tembus Level 6.300

Jumat, 25 September 2026 | 09:34

Gibran Masih Bocil, Lebih Cocok Jadi Camat Ketimbang Wakil Presiden

Jumat, 25 September 2026 | 09:30

Prabowo Bangga Indonesia Raih Emas Pertama di Asian Games 2026

Jumat, 25 September 2026 | 09:28

Bertemu Trump, Xi Jinping Ingatkan Bahaya Jebakan Thucydides

Jumat, 25 September 2026 | 09:00

Selengkapnya