Kantornya Digeruduk Massa, Gubernur Sulteng Janji Tuntutan Cabut Konsesi PT CPM Dibawa ke Prabowo

Ratusan massa yang tergabung dalam Front Pemuda Kaili (FPK) Sulawesi Tengah menggeruduk kantor Gubernur pada, Senin 10 Februari 2025. 

Dalam orasinya, massa meminta agar Presiden Prabowo Subianto mencabut izin konsesi kontrak karya (KK) PT Citra Palu Mineral (CPM). 

Massa menganggap bahwa selama beroperasi PT CPM tidak bisa mensejahterakan masyarakat di sekitar pertambangan. 

“Utamanya, blok Palu yang dieksploitasi selamanya. Terlebih rencana CPM dengan mitranya PT Macmahon,” teriak salah satu orator dari mobil komando. 

Diketahui, PT Macmahon Mining Service (Macmohan Group) merupakan perusahaan di bidang operasi penambangan yang meliputi kegiatan-kegiatan Pengeboran dan Peledakan (Drill & Blast). 

Pemuatan dan Pengangkutan (Load & Haul), Pengelolaan Air Tambang (Mine Water Management) serta Pemeliharaan Alat Berat Tambang (Mine Maintenance).

Ketua FPK Sulteng Erwin Lamporo mendesak agar suara masyarakat Kaili sebagai masyarakat mayoritas di lokasi konsesi didengar. 

“Sehingga bisa selamat dari musibah bencana bila dilakukan peledakan lokasi tambang, dan hanya menerima dampak negatif,” kata Erwin Lamporo. 

Massa akhirnya ditemui Gubernur Rusdy Mastura. Gubernur berjanji akan membawa aspirasi masyarakat terkait tambang emas Poboya ke pemerintah pusat. 

“Sehari pun sisa jabatan gubernur saya masih memiliki kewajiban pada negara untuk melayani masyarakat. Aspirasi ini akan saya bawa ke bapak menteri ESDM dan bapak presiden (Prabowo Subianto),” tandas Cudy sapaan akrab gubernur.

Massa FPK bersorak sorai, atas respon gubernur. Gubernur didampingi asisten Rudy Dewantoro, dan sejumlah tenaga ahli Ridha Saleh, Andi Aril Pattalau dan Andono Wibisono.