Berita

Ilustrasi Ibukota Nusantara/Istimewa

Politik

Sudah Tepat Prabowo Setop Anggaran IKN

JUMAT, 07 FEBRUARI 2025 | 14:37 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terancam mangkrak. 

Hal ini muncul setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkap anggaran untuk IKN masih diblokir, imbas efisiensi yang dilakukan Kementerian Keuangan.

Menurut pengamat politik Rocky Gerung, alokasi anggaran untuk IKN memang sebaiknya dihentikan saja. Lantaran tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pariwisata, maupun investasi asing.


"Jadi dalam keadaan kesulitan ekonomi, penghematan, memang seharusnya (anggaran) IKN itu nol," kata Rocky lewat kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat 7 Februari 2025.

Rocky menambahkan, IKN yang dianggap sebagai warisan dari Presiden sebelumnya, Joko Widodo alias Jokowi, tidak memberikan dampak positif yang signifikan. Justru menimbulkan kerusakan lingkungan serta keraguan investor terkait kepastian hukum dan keamanan.

Oleh karena itu, Rocky menyebut fokus anggaran sebaiknya diarahkan untuk program-program yang mendukung ketahanan nasional. Seperti program makanan bergizi gratis dan pengembangan energi, daripada melanjutkan pendanaan untuk proyek IKN.

"IKN mau jadi apa? Mau jadi benteng untuk mempertahankan Indonesia? Ya tidak bisa itu," sindirnya.

Rocky pun mendorong Prabowo agar anggaran untuk IKN dihentikan sepenuhnya, dan dialihkan ke program-program yang lebih mendukung pengembangan SDM dan ketahanan nasional.

"Jadi sebetulnya masuk akal kalau Presiden Prabowo jangan lagi memberikan anggaran satu rupiah pun di situ (IKN)," tutup dosen Ilmu Filsafat itu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya