Berita

Ilustrasi Ibukota Nusantara/Istimewa

Politik

Sudah Tepat Prabowo Setop Anggaran IKN

JUMAT, 07 FEBRUARI 2025 | 14:37 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terancam mangkrak. 

Hal ini muncul setelah Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkap anggaran untuk IKN masih diblokir, imbas efisiensi yang dilakukan Kementerian Keuangan.

Menurut pengamat politik Rocky Gerung, alokasi anggaran untuk IKN memang sebaiknya dihentikan saja. Lantaran tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pariwisata, maupun investasi asing.


"Jadi dalam keadaan kesulitan ekonomi, penghematan, memang seharusnya (anggaran) IKN itu nol," kata Rocky lewat kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat 7 Februari 2025.

Rocky menambahkan, IKN yang dianggap sebagai warisan dari Presiden sebelumnya, Joko Widodo alias Jokowi, tidak memberikan dampak positif yang signifikan. Justru menimbulkan kerusakan lingkungan serta keraguan investor terkait kepastian hukum dan keamanan.

Oleh karena itu, Rocky menyebut fokus anggaran sebaiknya diarahkan untuk program-program yang mendukung ketahanan nasional. Seperti program makanan bergizi gratis dan pengembangan energi, daripada melanjutkan pendanaan untuk proyek IKN.

"IKN mau jadi apa? Mau jadi benteng untuk mempertahankan Indonesia? Ya tidak bisa itu," sindirnya.

Rocky pun mendorong Prabowo agar anggaran untuk IKN dihentikan sepenuhnya, dan dialihkan ke program-program yang lebih mendukung pengembangan SDM dan ketahanan nasional.

"Jadi sebetulnya masuk akal kalau Presiden Prabowo jangan lagi memberikan anggaran satu rupiah pun di situ (IKN)," tutup dosen Ilmu Filsafat itu.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya