Berita

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad/RMOL

Politik

Dasco Endus Ada Menteri yang Tidak Seirama Prabowo, Mungkinkah Bahlil?

KAMIS, 06 FEBRUARI 2025 | 17:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Adanya menteri yang tidak seirama dengan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan telah disorot Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Pasalnya, dalam pidato Presiden Prabowo di Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Istora Senayan, Rabu malam, 5 Februari 2025, Prabowo akan menindak tegas aparat yang menghalangi kebijakan pemerintah dalam membantu rakyat kecil.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menuturkan bahwa telah mendengar ada pembantu Prabowo yang tidak seirama dengan kebijakan yang dikeluarkan sang presiden.


“Memang saya ada denger keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada (menteri) yang kemudian kurang seirama,” kata Dasco di Gedung Nusantara III, Komplek DPR, Senayan, Kamis, 6 Februari 2025.

Dasco menuturkan bahwa pernyataan Prabowo tentang menindak aparat yang menghalangi kebijakan itu belum dapat ditafsirkan menjurus ke tokoh tertentu yang saat ini kontroversi di tengah masyarakat.

Ia juga mengendus masih adanya menteri-menteri yang tidak sesuai dalam pemenuhan janji kampanye Prabowo terkait Asta Cita.

"Ya saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana, tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Asta Cita, dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat,” tutupnya.

Banyak yang menilai, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merupakan pembantu presiden yang tidak seirama dengan janji kampanye Prabowo. 

Publik pun menanti sikap tegas Prabowo untuk memecat Bahlil dari Kabinet Merah Putih (KMP).

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya