Politikus Senior PKS Semprot BP Haji, Ini Sebabnya

Anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid menyoroti pemotongan anggaran oleh Badan Pengelola (BP) Haji yang mencapai 66 persen dalam rapat kerja yang berlangsung pada Selasa, 4 Februari 2025.

Menurut HNW, sapaan akrabnya, pemotongan ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggaraan ibadah haji. Meskipun begitu dia menegaskan bahwa kualitas layanan haji harus tetap terjaga.

"Jadi semakin berat tantangannya di balik itu pahalanya semakin banyak," kata HNW di ruang rapat Komisi VIII DPR.

Menurut Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, efisiensi anggaran ini merupakan kebijakan umum pemerintah yang juga terjadi di berbagai kementerian dan lembaga lainnya. 

"Ini potongan ibadah haji kan hanya 66 persen, itu Kementerian PU 80 persen dipotongnya, lalu kementerian ketenagakerjaan 80 persen, IKN 75 persen, jadi ini masih kecil potongannya pak. Ini biar semangat," ungkap HNW beri motivasi.

Politikus senior PKS itu menduga pemotongan ini terkait dengan anggaran perjalanan dinas, yang dalam sistem pencatatan pemerintah dapat dikategorikan sebagai perjalanan luar negeri, termasuk ke Mekkah untuk konsolidasi haji.

"Husnuzan saya setelah ini selesai dalam konteks pemotongan, kemudian akan dikaji satu persatu, kasus per kasus. Mana yang sesungguhnya, memang perjalanan dinas tapi tidak terhindarkan," jelasnya.

Meski menghadapi pemangkasan anggaran, Hidayat berharap setelah tahap efisiensi ini, pemerintah akan meninjau kembali kebutuhan riil pengelolaan haji agar operasional tetap berjalan optimal.

"Ke Mekkah kan untuk perjalanan dinas bukan untuk umroh, karena memang dinasnya ke sana. Kalau itu tidak dilaksanakan masak mengelola haji dengan zoom?" tandas Hidayat Nur Wahid.