Berita

Ilustrasi/Ist

Bisnis

Tata Kelola Investasi Perlu Dibenahi

SENIN, 03 FEBRUARI 2025 | 13:27 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam tiga bulan pertama perlu dievaluasi, terutama dalam hal tata kelola investasi. 

Pakar kebijakan publik dari Universitas Prof. Dr. Hamka (Uhamka) Jakarta, Agung Adiputra menilai hingga saat ini belum ada upaya signifikan untuk memperbaiki sistem tata kelola investasi. Padahal ini menjadi kunci menarik minat investor global.

"Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada triwulan III tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,95 persen secara year-on-year (yoy), turun dari 5,05 persen di triwulan sebelumnya. Angka ini juga di bawah proyeksi analis sebesar 5 persen," ungkap Agung kepada RMOL, Senin, 3 Februari 2025. 


Ia menambahkan, konsumsi rumah tangga, yang menyumbang sekitar setengah dari PDB, hanya tumbuh 4,91 persen secara tahunan. 

"Ini menunjukkan pertumbuhan yang lesu, terutama karena penurunan pengeluaran untuk barang-barang seperti pakaian dan perumahan," jelasnya.

Agung menyoroti bahwa upaya Presiden Prabowo menarik investasi global melalui kunjungan ke luar negeri tidak akan efektif jika tata kelola investasi di dalam negeri tidak diperbaiki. 

"Program seperti makan bergizi yang anggarannya dinaikkan menjadi Rp171 triliun tahun ini memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, program ini tidak akan berdampak maksimal jika tidak didukung oleh perbaikan sistem tata kelola investasi. Investor membutuhkan kepastian bahwa lingkungan bisnis di Indonesia stabil dan efisien, bukan sekadar program jangka pendek," tegasnya.

Ia menegaskan, tanpa perbaikan tata kelola investasi, upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui program-program seperti ini akan sulit mencapai hasil yang diharapkan. 

"Stabilitas politik dan konsistensi kebijakan adalah faktor utama bagi investor. Mereka perlu yakin bahwa kebijakan pemerintah tidak berubah-ubah dan tidak menimbulkan ketidakpastian. Kebijakan yang kontradiktif atau tidak jelas justru bisa merusak kepercayaan investor," paparnya.

Agung juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses investasi. 

"Tanpa reformasi yang serius, Indonesia akan kalah bersaing dengan negara lain. Faktor seperti birokrasi yang berbelit-belit, ketidakpastian hukum, dan infrastruktur yang belum memadai membuat investor enggan masuk. Belum lagi isu korupsi dan regulasi yang sering berubah, yang semakin mengurangi daya tarik Indonesia," jelasnya.

Lebih lanjut, Agung menyoroti pentingnya jaminan hukum dan kepastian berusaha. 

"Investor dalam negeri maupun investor global butuh kepastian bahwa modal mereka aman dan akan memberikan keuntungan. Tanpa perbaikan tata kelola investasi yang komprehensif, termasuk penegakan hukum yang kuat dan transparansi, upaya menarik investasi akan sia-sia," tututrnya.

Ia berharap, pemerintah harus fokus pada perbaikan tata kelola investasi dengan menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan infrastruktur, dan menciptakan iklim bisnis yang stabil. 

"Tanpa langkah-langkah konkret ini, Indonesia akan terus tertinggal dalam persaingan global," pungkas Agung.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya