Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Pernyataan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, yang meminta seluruh sekolah untuk memberikan ijazah siswa yang sempat ditahan menjadi perhatian banyak pihak.

Menurut Pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Bogor, H Andi Surya Wijaya, sebetulnya terkait penebusan ijazah sudah disampaikan kepada seluruh fraksi DPRD Jawa Barat, dan kebetulan salah satu yang memperjuangkan adalah fraksi PPP. 

Pengelola Yayasan Ibnu Hadjar yang menaungi SMP, SMA, dan SMK Taruna Andigha Bogor ini menjelaskan, di sekolah swasta memang terdapat komitmen antara peserta didik dan pihak sekolah.

Salah satunya adalah kewajiban orang tua untuk membayar biaya pendidikan. Jika kewajiban tersebut belum diselesaikan saat siswa lulus, ijazah terpaksa ditahan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

"Nah yayasan yang kita lakukan, kita juga punya rasa sosial, jadi banyak juga yang tertahan ijazah. Misalnya tunggakannya Rp1 juta, tapi orang tuanya mampu Rp500 ribu, ya kita berikan ijazahnya," kata Andi saat dikonfirmasi RMOLJabar, Sabtu, 1 Februari 2025. 

Kemudian, lanjut Andi, terkait kebijakan pemerintah daerah mengingat sekolah tingkat SMA dan SMK ada di Provinsi Jawa Barat, maka BMPS yang menaungi forum sekolah-sekolah swasta di Kota Bogor sudah membuat Keputusan Bersama. 

Yaitu pemerintah harus mengalokasikan anggaran khusus untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yakni penebusan ijazah siswa yang bersekolah di swasta. 

"Sekolah swasta itu kan swadaya, beda dengan sekolah pemerintah (sekolah negeri) karena dibiayai oleh negara 100 persen. Kemudian soal bantuan BOS, memang sekolah swasta mendapat bantuan tersebut tapi tidak sebanding dengan biaya pendidikan mereka selama sekolah," terangnya. 

"Jadi intinya, kita BMPS mendorong pemerintah melalui teman-teman DPRD yang ada di Jawa Barat untuk mengalokasikan anggaran secara khusus untuk menjawab hal tersebut," tandasnya.