Berita

Penasehat Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Mujiyono/Ist

Nusantara

Patuhi Instruksi Prabowo

Demokrat Setuju Anggaran Rapat di Pemprov DKI Dipangkas

RABU, 29 JANUARI 2025 | 11:48 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta akan mengawal implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBD dan APBD 2025 di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Anak buah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kebon Sirih setuju dengan kebijakan efesiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik perjalanan dinas, rapat maupun anggaran makan dan minum.

"Fraksi Partai Demokrat Daerah Khusus Jakarta akan mengawal pelaksanaan Inpres tersebut, di mana berbagai kegiatan seperti perjalanan dinas, rapat-rapat dan kegiatan seremonial lainnya harus dilakukan efisiensi," kata Penasehat Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Mujiyono dikutip Rabu 29 Januari 2025.


Menurut Mujiyono, efesiensi anggaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sebenarnya bukan hal yang baru. 

Sebab, kata Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta itu, Pemprov DKI Jakarta melakukan efesiensi anggaran dalam skala yang lebih besar saat pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu.

"Kami meminta agar Instruksi Presiden tersebut segera ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta dan informasinya akan segera terbit Instruksi dari Pj Gubernur terkait hal tersebut dalam waktu dekat," kata Mujiyono.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, menyatakan kesiapan pemerintah provinsi mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. 
 
“Kami mendukung penuh Inpres tersebut dan akan menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Ingub,” ujar Teguh Setyabudi dalam keterangan pers, Senin 27 Januari 2025.



Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Tujuh Kader Baru Resmi Masuk PSI, Mayoritas Eks Nasdem

Sabtu, 31 Januari 2026 | 18:11

Penanganan Hukum Tragedi Pesta Pernikahan di Garut Harus Segera Dituntaskan

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:34

Kata Gus Yahya, Dukungan Board of Peace Sesuai Nilai dan Prinsip NU

Sabtu, 31 Januari 2026 | 17:02

Pertamina Bawa Pulang 1 Juta Barel Minyak Mentah dari Aljazair

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:29

Penegakan Hukum Tak Boleh Mengarah Kriminalisasi

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:11

Kementerian Imipas Diminta Investigasi Rutan Labuan Deli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 16:07

Ekonomi Indonesia 2026: Janji vs Fakta Daya Beli

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:21

Gus Yahya: 100 Tahun NU Tak Pernah Berubah Semangat dan Idealismenya!

Sabtu, 31 Januari 2026 | 15:07

Australia Pantau Serius Perkembangan Penyebaran Virus Nipah

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:57

Mundur Massal Pimpinan OJK dan BEI, Ekonom Curiga Tekanan Berat di Pasar Modal

Sabtu, 31 Januari 2026 | 14:52

Selengkapnya