Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kepala Daerah Terpilih Tanpa Sengketa Bakal Dilantik Bulan Depan

KAMIS, 23 JANUARI 2025 | 09:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) secara bertahap akan dilantik mulai tanggal 6 Februari 2025. 

Menurut Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, pelantikan yang cepat merupakan hak rakyat untuk segera mendapatkan pelayanan optimal dari pemimpin definitif.

"Setelah melalui proses panjang dan berliku termasuk kampanye yang melelahkan akhirnya para kepala daerah pemenang tanpa sengketa akan dilantik," kata Mardani lewat akun X miliknya, Kamis 23 Januari 2025.

Pelantikan ini diharapkan menjadi awal baru bagi kepala daerah untuk merealisasikan janji kampanye mereka dan menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

"Rakyat perlu pemimpin definitif yang punya kewenangan penuh. Selamat bekerja, luruskan niat dan kedepankan rakyat," tandas Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera itu.

Selanjutnya pemerintah dan DPR sepakat melantik kepala daerah terpilih secara bergelombang setelah persidangan sengketa hasil Pilkada di MK tuntas.

Mahkamah Konstitusi diperkirakan akan menyelesaikan seluruh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari Pilkada 2024 pada 13 Maret 2025.

Populer

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Duit Sitaan Korupsi di Kejagung Tak Pernah Utuh Kembali ke Rakyat

Senin, 10 Maret 2025 | 12:58

Polda Metro Didesak Segera Periksa Pemilik MNC Asia Holding Hary Tanoe

Minggu, 09 Maret 2025 | 18:30

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Nyanyian Riza Chalid Penting Mengungkap Pejabat Serakah

Minggu, 09 Maret 2025 | 20:58

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

Usia Pensiun TNI Bakal Diperpanjang, Ketum PEPABRI: Kalau 58 Tahun Kan Masih Lucu-Lucunya

Senin, 10 Maret 2025 | 19:58

UPDATE

TNI dan Satgas PKH Garda Terdepan Tegakkan Hukum Perkebunan Sawit Ilegal

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:30

Rumah Ridwan Kamil Digeledah Pertama di Kasus bank bjb, Ini Sebabnya

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:24

Kelakar Prabowo Soal Jaksa Agung yang Absen di Bukber Rektor

Kamis, 13 Maret 2025 | 19:15

KPK Sita Deposito Hingga Bangunan di Kasus Korupsi bank bjb

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:51

Legislator PDIP Usul Pembentukan Kamar Khusus Pajak di MA

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:35

Terus Bertumbuh, Ketua Komisi VI Apresiasi Kinerja Antam

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:09

Hormati KPK, bank bjb Pastikan Kegiatan Bisnis Tetap Jalan

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:08

Pejabat bank bjb dan Agensi Sepakat Markup Iklan, Begini Modusnya

Kamis, 13 Maret 2025 | 18:07

Sri Mulyani: Penurunan Penerimaan Pajak Tak Perlu Didramatisasi

Kamis, 13 Maret 2025 | 17:58

Perdana Prabowo Undang Rektor Seluruh Indonesia ke Istana

Kamis, 13 Maret 2025 | 17:54

Selengkapnya