Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kepala Daerah Terpilih Tanpa Sengketa Bakal Dilantik Bulan Depan

KAMIS, 23 JANUARI 2025 | 09:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) secara bertahap akan dilantik mulai tanggal 6 Februari 2025. 

Menurut Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, pelantikan yang cepat merupakan hak rakyat untuk segera mendapatkan pelayanan optimal dari pemimpin definitif.

"Setelah melalui proses panjang dan berliku termasuk kampanye yang melelahkan akhirnya para kepala daerah pemenang tanpa sengketa akan dilantik," kata Mardani lewat akun X miliknya, Kamis 23 Januari 2025.


Pelantikan ini diharapkan menjadi awal baru bagi kepala daerah untuk merealisasikan janji kampanye mereka dan menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing.

"Rakyat perlu pemimpin definitif yang punya kewenangan penuh. Selamat bekerja, luruskan niat dan kedepankan rakyat," tandas Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera itu.

Selanjutnya pemerintah dan DPR sepakat melantik kepala daerah terpilih secara bergelombang setelah persidangan sengketa hasil Pilkada di MK tuntas.

Mahkamah Konstitusi diperkirakan akan menyelesaikan seluruh perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dari Pilkada 2024 pada 13 Maret 2025.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya