Berita

Tangkapan layar Rocky Gerung berbincang dengan Hersubeno Arief pada channel youtube Rocky Gerung Official/Repro

Politik

Penerbitan HGB di Laut Tangerang Tunjukkan Ketidakadilan Rakyat

SENIN, 20 JANUARI 2025 | 21:26 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Penerbitan hak guna bangunan (HGB) di Laut Tangerang merupakan salah satu simbol adanya ketidakadilan bagi warga negara. Hal itu dengan mudah akan dimaknai sebagai persoalan yang dapat memicu perlawanan sosial dalam bentuk kemarahan masyarakat.

Jika dibiarkan, maka perlawanan sosial atau kemarahan masyarakat ini akan berujung pada tuntutan keadilan.

Begitu analisis pengamat sosial Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior, Hersubeno Arief diunggah pada akun youtube Rocky Gerung Official, Senin, 20 Januari 2025. Perbincangan ini masih menyangkut persoalan pemagaran laut di Tangerang, Banten.


“Saya persoalan pemagaran laut PIK 2 ini perlahan-lahan berubah menjadi perlawanan sosial, akan menyebabkan isu hukum akan tenggelam. Karena perlawanan itu nanti tidak mungkin lagi dijadikan dalil hukum. Keadilan hukum itu kalau gagal diperjuangkan maka akan jadi tuntutan keadilan politik yang bisa pencarian keadilannya dapat berupa keadilan jalanan yang bentuknya bisa jadi gosip hingga kerusuhan,” katanya.

Rocky mengatakan, jika keadilan hukum gagal dipenuhi dalam hal pemagaran dan pemberian HGB di Laut Tangerang, maka hal itu dapat berubah menjadi tuntutan keadilan sosial hingga keadilan kebudayaan. Pada titik ini, maka rakyat akan mencari keadilan lewat tokoh-tokoh publik, tokoh agama dan keadilan itu dicari melalui pemimpin yang memiliki kemampuan mengorganisir masyarakat.

“Terutama kita tahu Banten ini adalah kumpulan orang pemberani, dan itu yang harus dilihat oleh Presiden Prabowo. Karena setelah pagar itu dibongkar, tetap problemnya masyarakat ingin ada kepastian. Apakah masih ada cara berikutnya menghalangi nelayan, semua itu sudah menjadi gejala politik,” ujarnya.

Hal inilah yang harus diuji dari pemerintahan Prabowo Subianto, apakah akan mampu memberi keadilan hukum dan ketertiban. 

“Atau apakah itu akan dicari di jalan-jalan yang selalu dimunculkan pada keresahan sosial yang selalu panas. Itu bisa ngompori secara natural, itu tidak akan dikompori oleh tokoh, namun dikompori oleh isu itu sendiri,” pungkasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya