Berita

Tangkapan layar Rocky Gerung berbincang dengan Hersubeno Arief pada channel youtube Rocky Gerung Official/Repro

Politik

Penerbitan HGB di Laut Tangerang Tunjukkan Ketidakadilan Rakyat

SENIN, 20 JANUARI 2025 | 21:26 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Penerbitan hak guna bangunan (HGB) di Laut Tangerang merupakan salah satu simbol adanya ketidakadilan bagi warga negara. Hal itu dengan mudah akan dimaknai sebagai persoalan yang dapat memicu perlawanan sosial dalam bentuk kemarahan masyarakat.

Jika dibiarkan, maka perlawanan sosial atau kemarahan masyarakat ini akan berujung pada tuntutan keadilan.

Begitu analisis pengamat sosial Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior, Hersubeno Arief diunggah pada akun youtube Rocky Gerung Official, Senin, 20 Januari 2025. Perbincangan ini masih menyangkut persoalan pemagaran laut di Tangerang, Banten.


“Saya persoalan pemagaran laut PIK 2 ini perlahan-lahan berubah menjadi perlawanan sosial, akan menyebabkan isu hukum akan tenggelam. Karena perlawanan itu nanti tidak mungkin lagi dijadikan dalil hukum. Keadilan hukum itu kalau gagal diperjuangkan maka akan jadi tuntutan keadilan politik yang bisa pencarian keadilannya dapat berupa keadilan jalanan yang bentuknya bisa jadi gosip hingga kerusuhan,” katanya.

Rocky mengatakan, jika keadilan hukum gagal dipenuhi dalam hal pemagaran dan pemberian HGB di Laut Tangerang, maka hal itu dapat berubah menjadi tuntutan keadilan sosial hingga keadilan kebudayaan. Pada titik ini, maka rakyat akan mencari keadilan lewat tokoh-tokoh publik, tokoh agama dan keadilan itu dicari melalui pemimpin yang memiliki kemampuan mengorganisir masyarakat.

“Terutama kita tahu Banten ini adalah kumpulan orang pemberani, dan itu yang harus dilihat oleh Presiden Prabowo. Karena setelah pagar itu dibongkar, tetap problemnya masyarakat ingin ada kepastian. Apakah masih ada cara berikutnya menghalangi nelayan, semua itu sudah menjadi gejala politik,” ujarnya.

Hal inilah yang harus diuji dari pemerintahan Prabowo Subianto, apakah akan mampu memberi keadilan hukum dan ketertiban. 

“Atau apakah itu akan dicari di jalan-jalan yang selalu dimunculkan pada keresahan sosial yang selalu panas. Itu bisa ngompori secara natural, itu tidak akan dikompori oleh tokoh, namun dikompori oleh isu itu sendiri,” pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya