Berita

Tangkapan layar Rocky Gerung berbincang dengan Hersubeno Arief pada channel youtube Rocky Gerung Official/Repro

Politik

Penerbitan HGB di Laut Tangerang Tunjukkan Ketidakadilan Rakyat

SENIN, 20 JANUARI 2025 | 21:26 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Penerbitan hak guna bangunan (HGB) di Laut Tangerang merupakan salah satu simbol adanya ketidakadilan bagi warga negara. Hal itu dengan mudah akan dimaknai sebagai persoalan yang dapat memicu perlawanan sosial dalam bentuk kemarahan masyarakat.

Jika dibiarkan, maka perlawanan sosial atau kemarahan masyarakat ini akan berujung pada tuntutan keadilan.

Begitu analisis pengamat sosial Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior, Hersubeno Arief diunggah pada akun youtube Rocky Gerung Official, Senin, 20 Januari 2025. Perbincangan ini masih menyangkut persoalan pemagaran laut di Tangerang, Banten.


“Saya persoalan pemagaran laut PIK 2 ini perlahan-lahan berubah menjadi perlawanan sosial, akan menyebabkan isu hukum akan tenggelam. Karena perlawanan itu nanti tidak mungkin lagi dijadikan dalil hukum. Keadilan hukum itu kalau gagal diperjuangkan maka akan jadi tuntutan keadilan politik yang bisa pencarian keadilannya dapat berupa keadilan jalanan yang bentuknya bisa jadi gosip hingga kerusuhan,” katanya.

Rocky mengatakan, jika keadilan hukum gagal dipenuhi dalam hal pemagaran dan pemberian HGB di Laut Tangerang, maka hal itu dapat berubah menjadi tuntutan keadilan sosial hingga keadilan kebudayaan. Pada titik ini, maka rakyat akan mencari keadilan lewat tokoh-tokoh publik, tokoh agama dan keadilan itu dicari melalui pemimpin yang memiliki kemampuan mengorganisir masyarakat.

“Terutama kita tahu Banten ini adalah kumpulan orang pemberani, dan itu yang harus dilihat oleh Presiden Prabowo. Karena setelah pagar itu dibongkar, tetap problemnya masyarakat ingin ada kepastian. Apakah masih ada cara berikutnya menghalangi nelayan, semua itu sudah menjadi gejala politik,” ujarnya.

Hal inilah yang harus diuji dari pemerintahan Prabowo Subianto, apakah akan mampu memberi keadilan hukum dan ketertiban. 

“Atau apakah itu akan dicari di jalan-jalan yang selalu dimunculkan pada keresahan sosial yang selalu panas. Itu bisa ngompori secara natural, itu tidak akan dikompori oleh tokoh, namun dikompori oleh isu itu sendiri,” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Gibran Tanpa Ijazah

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:26

Prabowo dan Presiden FIFA Bakal Saksikan Laga Indonesia Versus Thailand

Senin, 05 Oktober 2026 | 00:07

GPNN: Listyo Berhasil Ubah Kultur Kerja Polri

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:47

Wantimpres Bukan Sekadar Membenarkan Keputusan Kekuasaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:20

Indonesia Akhiri Asian Games 2026 dengan 5 Emas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 23:03

95 Persen Aspirasi Buruh Diklaim Masuk RUU Ketenagakerjaan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:45

DPR Yakin Merger BUMN Mampu Dongkrak Dividen

Minggu, 04 Oktober 2026 | 22:19

Putusan Sidang Etik Mantan Kasat Reskrim Jakpus Dipertanyakan Kuasa Hukum

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:56

Densus 88 Sikat 11 Tersangka Terorisme di Enam Provinsi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:35

Ketum PPP Targetkan Satu Fraksi di DPRD Surabaya pada Pemilu 2029

Minggu, 04 Oktober 2026 | 21:23

Selengkapnya