Berita

Tangkapan layar Rocky Gerung berbincang dengan Hersubeno Arief pada channel youtube Rocky Gerung Official/Repro

Politik

Penerbitan HGB di Laut Tangerang Tunjukkan Ketidakadilan Rakyat

SENIN, 20 JANUARI 2025 | 21:26 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Penerbitan hak guna bangunan (HGB) di Laut Tangerang merupakan salah satu simbol adanya ketidakadilan bagi warga negara. Hal itu dengan mudah akan dimaknai sebagai persoalan yang dapat memicu perlawanan sosial dalam bentuk kemarahan masyarakat.

Jika dibiarkan, maka perlawanan sosial atau kemarahan masyarakat ini akan berujung pada tuntutan keadilan.

Begitu analisis pengamat sosial Rocky Gerung dalam perbincangan dengan wartawan senior, Hersubeno Arief diunggah pada akun youtube Rocky Gerung Official, Senin, 20 Januari 2025. Perbincangan ini masih menyangkut persoalan pemagaran laut di Tangerang, Banten.


“Saya persoalan pemagaran laut PIK 2 ini perlahan-lahan berubah menjadi perlawanan sosial, akan menyebabkan isu hukum akan tenggelam. Karena perlawanan itu nanti tidak mungkin lagi dijadikan dalil hukum. Keadilan hukum itu kalau gagal diperjuangkan maka akan jadi tuntutan keadilan politik yang bisa pencarian keadilannya dapat berupa keadilan jalanan yang bentuknya bisa jadi gosip hingga kerusuhan,” katanya.

Rocky mengatakan, jika keadilan hukum gagal dipenuhi dalam hal pemagaran dan pemberian HGB di Laut Tangerang, maka hal itu dapat berubah menjadi tuntutan keadilan sosial hingga keadilan kebudayaan. Pada titik ini, maka rakyat akan mencari keadilan lewat tokoh-tokoh publik, tokoh agama dan keadilan itu dicari melalui pemimpin yang memiliki kemampuan mengorganisir masyarakat.

“Terutama kita tahu Banten ini adalah kumpulan orang pemberani, dan itu yang harus dilihat oleh Presiden Prabowo. Karena setelah pagar itu dibongkar, tetap problemnya masyarakat ingin ada kepastian. Apakah masih ada cara berikutnya menghalangi nelayan, semua itu sudah menjadi gejala politik,” ujarnya.

Hal inilah yang harus diuji dari pemerintahan Prabowo Subianto, apakah akan mampu memberi keadilan hukum dan ketertiban. 

“Atau apakah itu akan dicari di jalan-jalan yang selalu dimunculkan pada keresahan sosial yang selalu panas. Itu bisa ngompori secara natural, itu tidak akan dikompori oleh tokoh, namun dikompori oleh isu itu sendiri,” pungkasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Konversi LPG Ke CNG Jangan Sampai Jadi "Luka Baru" Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:11

Apa Itu Love Scamming? Waspada Ciri-Cirinya

Rabu, 13 Mei 2026 | 20:04

Rano Karno Ingin JIS Sekelas San Siro

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Geram Devisa Hasil Ekspor Sawit-Batu Bara Tak Disimpan di Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:42

KPK Didesak Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi DJKA

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:38

Ini Strategi OJK Jaga Bursa usai 18 Saham RI Dicoret MSCI

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:35

Cot Girek dan Ujian Menjaga Kepastian Hukum

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:27

Prabowo Bakal Renovasi 5 Ribu Puskesmas dari Duit Sitaan Satgas PKH

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:25

Prabowo Siapkan Satgas Deregulasi demi Pangkas Keruwetan Izin Usaha

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:11

Kementerian PU Bangun Akses Tol, Maksimalkan Konektivitas Kota Salatiga

Rabu, 13 Mei 2026 | 19:02

Selengkapnya