Berita

Penyegelan pagar laut di perairan Tangerang, Banten/Istimewa

Politik

Legislator PKB Minta Pemerintah Tidak Tutupi Biang Kerok Pemagaran Laut

JUMAT, 17 JANUARI 2025 | 17:00 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah diminta untuk tidak menutup-nutupi biang kerok dan pelaku utama dari pemasangan pagar laut di perairan Tangerang sepanjang 30,16 kilometer.

Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya, menilai kasus pagar laut itu sudah sangat jelas bahwa ada kepentingan ekonomi besar di baliknya. Sehingga kemungkinan besar ada pengusaha yang membiayainya. 

“Pembangunan pagar itu tidak mungkin dibiayai masyarakat umum atau pengusaha kecil,” tegas Indrajaya kepada wartawan, Jumat, 17 Januari 2025.


Legislator dari Fraksi PKB ini pun meminta pemerintah tidak menutup-nutupi kasus tersebut. Pemerintah harus membuka ke publik siapa yang membiayai dan untuk apa pagar laut itu dibangun. Sehingga tidak ada dugaan negatif kepada pemerintah.

“Tidak mungkin instansi terkait tidak mengetahuinya. Tolong jangan ditutup-tutupi!" tegasnya.

Indrajaya mendesak agar pelaku dan dalang di balik pagar laut itu ditindak.

"Jangan sampai ada upaya penguasaan lahan untuk proyek reklamasi laut secara diam-diam,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya