Berita

Rapat kerja Komisi III DPR bersama DPD Perpat Babel membahas kerugian negara Rp271 triliun PT Timah, Rabu, 15 Januari 2025/RMOL

Politik

Komisi III DPR Bakal Panggil Jampidsus

RABU, 15 JANUARI 2025 | 16:17 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi III DPR RI memastikan akan memanggil Jaksa muda pidana khusus (Jampidsus) untuk menggali polemik kerugian negara sebesar Rp271 triliun dalam kasus korupsi di PT Timah. 

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman menuturkan, pihaknya akan menggelar rapat kerja bersama Kejaksaan dalam waktu dekat.

Rapat kerja ini sebagai respons atas munculnya polemik soal Gurubesar Perlindungan Hutan IPB, Bambang Hero Saharjo, yang dianggap tidak kooperatif dalam menyampaikan uraian kerugian negara sebesar Rp271 triliun dalam persidangan PT Timah sebagai saksi ahli.


“Kami akan rapat kerja dengan Jampidsus untuk berdiskusi soal ini. Semua masukan masyarakat termasuk teman-teman asli Babel ini kami akan sampaikan,” kata Habiburokhman dalam rapat, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2025.

Ia menambahkan, banyak masyarakat asli di Bangka Belitung yang merasa dirugikan oleh pernyataan Bambang Heru Saharjo tentang nilai kerugian negara itu. 

“Apakah tepat? Karena sepertinya ya dari pendapat teman-teman ini (dia) terlalu eksesif, terlalu berlebihan alias terlalu lebay gitu kan,” tutupnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya