SKPD Wajib Selektif Berikan Izin Pendirian Bangunan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar lebih selektif dalam memberikan izin pendirian bangunan dan gedung agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari.

Demikian dikatakan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua usai menggelar audiensi dengan Aliansi Menceng Menolak Rumah Pembakaran Mayat di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 13 Januari 2025.

Dalam pertemuan tersebut, warga meminta agar Pemprov DKI Jakarta mencabut regulasi dan menghentikan pembangunan krematorium di Jalan Kamal Raya No. 49, Kampung Menceng, RT 003 RW 006 Kelurahan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat.

“Ini kan antara pusat (kementerian) dan daerah berbeda karena ada Omnibus Law yang tak mengharuskan IMB (hanya perlu persetujuan bangunan Gedung)," kata Inggard dikutip dari laman DPRD DKI Jakarta.

“Tapi kan dasar-dasarnya masukan dari pemerintah daerah dan pemerintah daerah harus bertanggung jawab. Nah, kalau misal harus dibatalkan, ya harusnya masuk pengadilan karena putusannya di pusat,” sambungnya.

Inggard juga mengingatkan agar semua pihak berpegang teguh pada peraturan berlaku. Sekaligus mengimbau agar pembangunan krematorium dihentikan sebelum seluruh regulasi terpenuhi.

Komunikasi dengan warga pun harus terjalin, sehingga menghindari konflik.

“Kami memberi rekomendasi, rapatkan di wilayah dulu. Sekaligus pembangunannya (krematorium) disetop,” pungkas Inggard.