Berita

Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio/RMOL

Nusantara

Soal Biaya Program MBG, Pemerintah Jangan Ragu Minta Tolong Rakyat

KAMIS, 09 JANUARI 2025 | 10:12 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah resmi diluncurkan pada Senin 6 Januari 2025 lalu harus berkelanjutan dan konsisten. 

Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio, mengapresiasi keberhasilan program tersebut dapat berjalan sebelum umur 100 hari pemerintahan Prabowo.

"Saya melihat bagus program ini sudah berjalan, tapi saya menilai program ini harus terus dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan, jangan hanya pada awalnya saja berjalan," kata Hensat, sapaan akrab Hendri Satrio, kepada wartawan, Kamis 9 Januari 2025. 


Di sisi lain, Hensat berharap pemerintah pun tidak ragu untuk meminta bantuan kepada masyarakat, baik dari sisi pembiayaan atau yang lainnya, untuk mewujudkan konsistensi dari program ini.

Sebab, kata Hensat, berdasarkan data World Giving Index (WGI) yang dirilis Charities Aid Foundation (CAF) pada tahun 2024, Indonesia merupakan negara yang paling dermawan di dunia.

"Jadi kalau perlu bantuan rakyat Indonesia untuk mewujudkan makan siang gratis, pemerintah jangan ragu-ragu meminta tolong kepada rakyat, berdasarkan data World Giving Index, Indonesia kedermawanannya nomor satu di dunia," kata Hensat.

Namun demikian, pemerintah juga harus memberikan manfaat lain jika meminta bantuan kepada masyarakat.

Salah satu yang ia soroti adalah perbaikan penegakkan hukum di Indonesia agar semakin baik dan adil kepada rakyat.

"Jadi ngomong aja, jangan malu minta tolong rakyat, tapi kalau ditolongin, tolong juga penegakkan hukum dibenahi, jangan ada lagi kasus semisal korupsi Rp300 triliun hanya dihukum 6,5 tahun dan sebagainya," kata Hensat.

Hensat berharap, program makan bergizi gratis ini memang benar-benar program yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Untuk itu, ia menilai, pemerintah juga wajib  untuk mengevaluasi secara berkala keberhasilan program ini. 

"Saya merasa pemerintah juga penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar program ini benar-benar bisa terus memberikan manfaat yang diharapkan," pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya