Berita

Rumah pribadi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di Bekasi, Jawa Barat digeledah KPK pada Selasa, 7 Januari 2025/Ist

Hukum

Ganjarist Tuding Penggeledahan Rumah Hasto Pengalihan Isu

RABU, 08 JANUARI 2025 | 16:10 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penggeledahan rumah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga sebagai pengalihan isu.

Menurut Ketua Umum Ganjarist Kris Tjantra, ada kasus-kasus yang jauh lebih besar dari perkara suap Hasto namun belum mendapat perhatian serius.

"Saya berharap KPK jangan tebang pilih, kasus korupsi yang jauh lebih besar sampai saat ini belum ada penyelesaian. Kenapa Hasto yang dikaitkan dengan Harun Masiku seperti dipolitisir berlebihan?" kata Kris dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 8 Januari 2025.


Kris juga mempertanyakan urgensi penggeledahan rumah Hasto di Bekasi pada Selasa, 7 Januari 2025 kemarin. Ia menuding ada kepentingan di luar upaya penegakan hukum di balik penggeledahan tersebut.

"Semua bukti soal suap Harun Masiku sudah ada di KPK, kasusnya sudah sangat lama dan sudah inkracht di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat 2020 lalu," jelasnya.

Penggeledahan, kata dia, biasanya dilakukan jika tersangka adalah pelaku korupsi yang mengambil uang negara. Sementara tuduhan terhadap Hasto tidak ada uang negara yang dikorupsi Hasto.

"Hasto pun bukan pejabat publik dan pejabat negara serta tidak merugikan negara dalam kasus ini," tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DJP Blokir Rekening 57 Penunggak Pajak, Nilainya Tembus Rp80 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 12:08

Rakernas Haji Bahas Dua PR Besar: Kesehatan Jemaah dan Layanan Mina

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:58

MUI: LGBT dan Koruptor Itu Pelanggar HAM Berat!

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:51

Komisi XIII DPR Dukung Prabowo Terbitkan Perpres Tata Kelola Koperasi Merah Putih

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:32

Kondisi Korban Penyekapan Mau Print Membaik, Namun Trauma Masih Membekas

Sabtu, 04 Juli 2026 | 11:13

Komisi XIII DPR Soroti Dugaan Tambang Tanpa AMDAL: Ini Negara Apa?

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:57

Harga Emas Antam Terbang Rp19.000 di Akhir Pekan, Satu Gram Jadi Rp2,67 Juta

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:35

IHSG Sepekan Melemah, Nilai Transaksi Anjlok Hampir 36 Persen

Sabtu, 04 Juli 2026 | 10:33

Skema Modal BPR Lebih Fleksibel, OJK Tegaskan Sanksi bagi Pelanggar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:57

Kapolda Metro Jaya Bentuk Tim Terpadu Tangani Kasus Penyekapan Karyawan Mau Print

Sabtu, 04 Juli 2026 | 09:42

Selengkapnya