Berita

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 7 Januari 2025/RMOL

Politik

DPR Dorong Pemerintah Tambah Kuota Khusus Haji Bagi Lansia

SELASA, 07 JANUARI 2025 | 18:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pelaksanaan ibadah haji harus dievaluasi secara menyeluruh, pasalnya ada beberapa temuan yang ditemukan parlemen ada banyak jemaah lansia yang mengantre cukup lama.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menuturkan bahwa hasil temuan Panja Haji 2025, para lansia yang ingin berangkat haji menunggu hingga 40 tahun. 

“Kalau dilihat tadi dari reportnya Panja bahwa masa tunggu lansia itu ada yang dari 10 sampai 40 tahun. Dari yang menunggu antara umur 80-90 tahun,” kata Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 7 Januari 2025.


Dasco menuturkan parlemen mendorong pemerintah untuk dilakukan penambahan kuota haji khusus bagi lansia agar mereka dapat diberangkatkan tanpa mengantre puluhan tahun.

“Kita akan dorong kepada pemerintah untuk meminta tambahan kuota khusus bagi lansia, supaya di tahun ini dan tahun berikut para lansia yang sudah menunggu dalam daftar tunggu itu bisa berangkat,” imbuhnya.

Pihaknya telah mendapatkan laporan dari Panja Haji 2025, alasan para lansia harus mengantre lama, salah satunya adanya pembayaran awal murah di 10 hingga 20 tahun ke belakang.

“Terutama di masa lalu itu boleh kemudian melakukan DP yang ringan sehingga kemudian masa tunggunya banyak,” tutupnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya