Iswara: Bandara Kertajati Butuh Dukungan Politik Pemerintah Pusat

Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dinilai membutuhkan dukungan politik pemerintah pusat agar bisa berjalan optimal, salah satunya dalam menyukseskan pemberangkatan haji dan umrah.

"Jadi dibutuhkan keputusannya dukungan politis pemerintah pusat dalam optimalisasi Bandara Kertajati yang sudah mengeluarkan dana yang begitu besar ini," kata Wakil Ketua DPRD Jabar, MQ Iswara diberitakan Kantor Berita RMOLJabar, Selasa, 7 Januari 2025.

Iswara berujar, pemberangkatan haji dari Bandara Kertajati sudah dimulai sejak 2024. Hanya saja tidak semua jemaah haji asal Jabar berangkat dari bandara yang ada di Kabupaten Majalengka ini.

"Diharapkan lebih banyak jemaah haji dan umrah yang berangkat dari Bandara Kertajati," jelas Iswara.

Selain urusan haji dan umrah, Bandara Kertajati juga perlu melakukan Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat TNI dan Polri sebagaimana pesan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Dengan begitu, maka Bandara Kertajati bisa beroperasi selama 24 jam.

"Bahkan relokasi sebagian PT Pindad dan PT DI juga pernah diarahkan ke Aerocity Kertajati, tapi sampai saat ini belum ada kelanjutan," ucapnya.

Di sisi lain, Iswara juga meminta direksi BIJB dan jajaran komisaris lebih proaktif kepada para travel agent untuk bisa memberangkatkan umrah.

"Frekuensinya ditingkatkan untuk umrah dari ke Kertajati,” pungkasnya.