Golkar Kaget MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengaku kaget dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan calon wakil presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen. Sebab, putusan itu bertolak belakang dengan putusan MK sebelum-sebelumnya. 

“Keputusan MK sangat mengejutkan, mengingat putusan MK terhadap 27 (putusan MK) sebelumnya selalu menolak,” ujar Sekjen DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, kepada wartawan, Kamis, 2 Januari 2025. 

“Dalam 27 kali putusannya, cara pandang MK dan pembuat UU selalu sama, yaitu maksud diterapkannya presidential threshold itu untuk mendukung sistem presidensial bisa berjalan secara efektif,” kata Anggota DPR RI ini. 

Ditanya lebih jauh soal alasan kekagetan dirinya atas putusan MK tersebut, Sarmuji enggan berkomentar. 

“Sementara itu dulu. Kalau sudah hilang rasa kagetnya nanti saya respons lagi,” tandasnya. 

Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional sebagai syarat partai politik mengusung capres-cawapres telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Putusan tersebut dibacakan Ketua MK RI, Suhartoyo dalam Sidang Putusan Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024, yang diajukan empat mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, di Ruang Sidang Utama Gedung MK RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Januari 2024.

"Menyatakan norma Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar Suhartoyo, didampingi 8 Hakim Konstitusi.