Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Laporan OCCRP Dituding sebagai Upaya Framing Jahat ke Jokowi

RABU, 01 JANUARI 2025 | 22:25 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) diminta memberikan klarifikasinya dan meminta maaf untuk memulihkan nama baik Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar, usai hebohnya laporan OCCRP yang memasukan nama Jokowi dalam jajaran tokoh terkorup dunia tahun 2024 versi mereka. 

Semar menilai riset yang dilakukan oleh OCCRP tersebut tidak memiliki metodologi yang jelas sebagaimana seharusnya. Sehingga hasilnya pun tidak dapat dipertanggungjawabkan dan hanya membangun framing jahat untuk menjatuhkan nama baik orang tertentu termasuk Jokowi.


"Metodologi riset yang mereka gunakan apa, jika hanya jajak pendapat tidak bisa menjadi metode seseorang dapat dijustifikasi sebagai koruptor, kami menduga mitra OCCRP di Indonesia yang memberikan suaranya dalam jajak pendapat tersebut seperti NGO dan sebagainya yang memang para pembenci Jokowi yang hanya bermaksud jahat," tegas Semar dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu, 1 Januari 2025.  

Ia meminta klarifikasi dari OCCRP yang telah dengan sengaja melakukan framing dan tuduhan terhadap Jokowi dengan dalih hasil riset tersebut. Padahal, kata Semar, riset tersebut sesungguhnya tidak memiliki bukti dan landasan apapun untuk dapat menyatakan seseorang itu terkorup. 

"Rampai Nusantara meminta klarifikasi OCCRP yang telah menuding Jokowi tanpa dasar yang kuat dan semestinya, meminta OCCRP segera minta maaf dan memulihkan nama baik Jokowi," tambah Semar yang juga eks aktivis 98.

Semar juga menduga OCCRP mendapat sokongan dari lawan politik Jokowi di dalam negeri yang gerah dengan capaian dan prestasinya dengan memberikan data dan informasi salah. 

"Ini bisa saja salah satu upaya framing jahat kekuatan politik dalam negeri, para barisan sakit hati yang belum bisa move on atas prestasi dan capaian Pak Jokowi dengan memberikan masukan pendapat kepada OCCRP yang tidak sesuai dengan realitasnya, terlihat sistematis ya serangan terhadap Pak Jokowi dan sekarang ini gunakan tangan lembaga asing agar publik dapat terpengaruh, padahal ini sangat lah tidak benar," bebernya. 

Lebih lanjut, Semar membandingkan dengan kecintaan masyarakat terhadap Jokowi yang dinilai telah memimpin negara dengan banyak prestasi dan langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali wilayah timur. 

"Pak Jokowi sangat dihargai dan disayang masyarakat Indonesia sampai saat ini atas segudang prestasinya selama menjadi presiden. Karena itu jangan menghalalkan segala cara untuk merusak nama baiknya hanya untuk kepentingan politik tertentu," imbuh Semar. 

Ia berharap masyarakat Indonesia tidak terpengaruh dengan isu liar yang dibangun oleh pihak manapun untuk mendiskreditkan Jokowi. 

?”Framing jahat yang berkali-kali coba dibangun untuk mendiskreditkan Jokowi dan keluarga, faktanya banyak jasa besar Jokowi serta kontribusi untuk bangsa dan rakyat Indonesia," pungkasnya.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

UPDATE

KSP Kawal Pembangunan MRT Jakarta sebagai Proyek Strategis Nasional

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:24

BI Rate Naik Lagi Jadi 5,75 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:19

Putusan Hakim Tegaskan Keabsahan Tanda Tangan Ketum PPP dan Wasekjen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

PPKGBK Memverifikasi Penghuni Hotel Sultan Usai Eksekusi Pengosongan

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:17

Pemerintah Harus Benahi Kebijakan Domestik agar Investor Tak Kabur

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:10

PKB Usul Ambang Batas Parlemen 5 Sampai 7 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 16:01

Disinggung Aliran Duit ke Gus Yaqut, Fuad Hasan: Bahaya Kamu!

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:57

UMKM Binaan Pertamina Gelar Promo Gila-gilaan di Jakarta Fair 2026

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:55

Rapimnas II di Banten, KAMMI Teguhkan Arah Gerakan Kebangsaan

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:51

Pertamina Patra Niaga Pastikan Harga BBM Nonsubsidi Ikuti Formula Pasar

Kamis, 18 Juni 2026 | 15:48

Selengkapnya