Jalankan Arahan Presiden, Kemenag Pastikan Biaya Haji 2025 Turun

Kementerian Agama memastikan biaya ibadah haji 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Ini merupakan tindak lanjut komitmen Pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Skema usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1446 H/2025 M sedang dilakukan revisi sesuai dengan arahan Presiden untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Hasil revisi akan disampaikan kepada Komisi VIII DPR RI untuk dibahas dalam Panitia Kerja,” kata Wakil Menteri Agama, Romo HR Muhammad Syafi’i, dalam keterangannya, Jumat 27 Desember 2024. 

Romo Syafii menjelaskan, Panja Haji akan dibentuk pada 30 Desember 2024 dalam Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR. Setelah itu, pemerintah dan DPR akan memutuskan berapa besar penurunan biaya haji 2025.

“Yang pasti (biaya haji 2025) lebih murah. Meskipun DPR saat ini sedang reses, tapi mereka akan bersidang di masa reses untuk kepentingan bangsa dan negara. Setelah itu rapat panja. Di situlah baru diputuskan berapa biaya haji,” paparnya.

Penurunan biaya haji 2025 akan diupayakan dari komponen penerbangan, akomodasi (pemondokan/hotel), konsumsi, transportasi, sebagai komponen utama biaya haji. Biaya penerbangan, misalnya, merupakan komponen tertinggi. Persentasenya rata-rata 35-40 persen dari biaya haji. Biaya-biaya lain juga akan dilakukan rasionalisasi, sehingga diperoleh angka biaya haji yang ideal. 

“Outputnya adalah meningkatkan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan bagi jemaah haji dengan biaya yang lebih efisien. Kami sedang mencoba menyisir kembali berdasarkan manajemen biaya yang lebih baik,” tegasnya.

Guna keperluan kontrak di Armuzna yang harus segera diselesaikan, Kementerian Agama akan meminta persetujuan DPR perihal penggunaan Uang Muka BPIH untuk mendukung kelancaran persiapan penyelenggaraan ibadah haji.  

“Kontrak di Armuzna sesuai dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi harus segera untuk dituntaskan, karena jika tidak, kita akan kalah cepat dengan negara lain. Tentunya hal itu tidak kami inginkan. Jemaah harus mendapat lokasi dan fasilitas di Armuzna, seperti tenda dan lainnya yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Untuk itu, kami bersama dengan DPR akan membahas solusi mengenai hal tersebut,” tutur Romo Syafii.

Di awal masa Pemerintahan Presiden Prabowo, kata Romo Syafii, telah banyak gebrakan kebijakan yang pro-rakyat. Begitu juga dalam penyelenggaraan ibadah haji, Pemerintah akan memberikan usaha terbaik agar para jemaah dapat lebih khusyu menjalani ibadah di tanah suci untuk meraih kemabruran haji.