Berita

ekjen PDIP Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

KPK Harus Buktikan Penetapan Hasto Tersangka Murni Hukum

RABU, 25 DESEMBER 2024 | 15:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penetapan status tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK diharapkan bukan karena unsur politik, tapi murni pertimbangan hukum.

Analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga berpendapat, KPK harus mampu membuktikan ke publik bahwa penetapan status tersangka yang dialamatkan ke Hasto atas dasar hukum.

“Kalau itu benar, KPK harus memastikan Hasto jadi tersangka murni semata atas pertimbangan hukum. Hasto jadi tersangka semata karena sudah memenuhi dua alat bukti terkait dugaan suap,” kata Jamiluddin Ritonga kepada wartawan, Rabu, 25 Desember 2024.


Jamiluddin menambahkan KPK harus membuktikan keterlibatan Hasto secara langsung terhadap kasus yang menjerat buronan kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku yang hingga kini belum berhasil ditangkap KPK.

“Hal itu perlu dibuktikan KPK, karena Hasto dinilai banyak pihak sudah lama di target akan dijadikan tersangka terkait kasus Harun Masiku. Hal ini harus dibantah KPK agar penetapan Hasto jadi tersangka bukan karena politisasi,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya