Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol/AP
Hubungan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol dengan oposisi terus memburuk. Namun begitu, para sekutu internasional tetap mendukung kebijakan luar negeri Yoon, yang lebih memihak Barat, terutama dalam isu-isu terkait Tiongkok dan Korea Utara.
Yoon, yang terpilih pada 2022, telah memperkuat aliansi dengan Washington dan NATO serta berusaha menjadikan Korsel sebagai "negara penting global" dengan mempromosikan demokrasi dan supremasi hukum. Namun, ketegangan domestik meningkat, terutama setelah Yoon memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024, yang mengejutkan sekutu-sekutunya.
Pemerintahan Yoon mendapat pujian internasional. Namun, langkah-langkah otokratisnya, seperti kebijakan keras terhadap oposisi, mulai mencemari citranya.
Para diplomat Barat, meskipun mendukung kebijakan luar negeri Yoon, terkejut dengan keputusan untuk memberi kekuasaan darurat kepada militer, sebuah langkah yang dianggap sebagai pengingat akan masa lalu otoriter Korea Selatan.
Beberapa analis, termasuk Karl Friedhoff dari Chicago Council on Global Affairs, mengatakan bahwa sebagian besar sekutu AS hanya peduli dengan keamanan nasional, tanpa terlalu memperhatikan masalah politik domestik Korea Selatan.
Pada 3 Desember 2024, Yoon mengejutkan dunia dengan menerapkan darurat militer selama enam jam untuk menanggulangi apa yang dia sebut sebagai "kekuatan anti-negara" yang menghalangi kebijakannya. Langkah ini, yang pertama kali sejak 1980, dipandang oleh banyak pihak sebagai tindakan yang merusak reputasi Korea Selatan sebagai negara demokrasi maju di Asia.
Meskipun darurat militer itu dicabut setelah protes luas dari oposisi, langkah tersebut merusak kredibilitas pemerintahan Yoon, yang sebelumnya dihormati karena komitmennya terhadap kebebasan dan demokrasi.
Sekutu-sekutu Yoon, termasuk negara-negara Barat, tetap mendukung kebijakan luar negeri Korsel terkait isu-isu global seperti Laut Cina Selatan, Taiwan, dan Ukraina.
Namun, kebijakan domestiknya yang semakin keras, termasuk tindakannya terhadap media dan oposisi, telah menimbulkan kekhawatiran.
Beberapa diplomat, seperti Philip Turner, menganggap Yoon semakin otoriter, meskipun mereka mengakui bahwa kebijakan luar negeri Yoon tetap sejalan dengan kepentingan Barat, terutama dalam menghadapi Tiongkok dan Rusia.
Penyingkapan darurat militer tersebut juga mengejutkan Amerika Serikat, yang merasa tidak diberitahu sebelumnya. Meskipun demikian, Washington tetap mempertahankan posisinya dengan hati-hati, mengingat ketegangan yang muncul dari campur tangan dalam urusan domestik Korea Selatan.
Hal ini membuat AS berada dalam posisi yang sulit, jika mereka terlalu cepat mengkritik Yoon, mereka dianggap campur tangan, sementara jika tidak mengungkapkan pendapat, mereka dianggap terlalu pasif.
Secara keseluruhan, meskipun kebijakan luar negeri Yoon dipandang menguntungkan bagi Barat, semakin banyak pihak yang khawatir tentang masa depan demokrasi di Korea Selatan jika Yoon terus melanjutkan pendekatan keras terhadap oposisi dan media.
Sekutu-sekutu Yoon berharap presiden berikutnya akan meneruskan kebijakan luar negeri yang kuat, namun dalam suasana politik domestik yang lebih stabil dan demokratis.
