Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah/Ist
Memasuki usia ke-7 tahun, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan komitmennya untuk meningkatkan tata kelola keuangan haji yang efisien serta berdampak positif bagi perekonomian umat.
Dalam peringatan Milad ke-7 di Hotel Pullman, Jakarta, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, memaparkan rencana strategis lembaga pada tahun mendatang.
“Ke depan, kami akan lebih fokus pada perbaikan proses bisnis, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana haji,” ujar Fadlul pada Kamis 12 Desember 2024.
Ia juga menekankan pentingnya strategi investasi yang optimal, dengan menyeimbangkan aspek keamanan, likuiditas, dan imbal hasil.
"Agar dana haji dapat berkelanjutan kami akan fokus pada investasi yang aman serta mendukung ekosistem penting perhajian, dan ekosistem halal juga akan ditingkatkan demi memperkuat ekosistem haji domestik hingga nasional,"tegasnya.
Fadlul menyebutkan bahwa dana kelolaan haji BPKH terus mengalami peningkatan signifikan, mencapai Rp166,7 triliun per September 2024, naik dari Rp166,5 triliun tahun sebelumnya. Sementara proyeksi hingga akhir tahun 2024 dibidik di angka Rp170,5 triliun, atau tumbuh 2,3 persen dibandingkan tahun 2023.
"Peningkatan dana kelolaan ini mendukung peningkatan nilai manfaat yang dihasilkan oleh BPKH," jelasnya.
Sejak 2018, BPKH juga telah menyalurkan dana lebih dari Rp1,03 triliun melalui program kemaslahatan umat, termasuk pemberdayaan ekonomi umat dan pembangunan fasilitas pendukung ibadah haji. Ke depannya, kata Fadlul program ini akan terus dilanjutkan.
"Pencapaian ini mencerminkan upaya BPKH dalam mencapai tujuan meningkatkan kemaslahatan umat Islam Indonesia. BPKH optimistis dapat terus memberikan kontribusi yang berarti bagi umat Islam Indonesia," tegasnya.
Adapun acara Milad ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendi, Wakil Menteri Agama Romo R Muhammad Syafi’i, dan Ketua BAZNAS KH. Noor Achmad, Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N. Nazaroedin, hingga Ketua Badan Wakaf Indonesia Kamaruddin Amin.
