Berita

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi Soeharto/RMOL

Nusantara

Titiek Soeharto:

Perlindungan Lahan Pertanian Kunci Swasembada Pangan

SELASA, 10 DESEMBER 2024 | 09:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Swasembada pangan merupakan salah satu misi dalam Astacita Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya melalui peningkatan produksi pertanian. 

Hal ini dikatakan Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto saat memimpin Komisi IV melakukan kunjungan kerja (kunker) pada masa reses persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 ke Kota Denpasar, Bali, 10 Desember 2024. 

"Terdapat beberapa tantangan selain produktivitas lahan yang masih rendah juga dikarenakan terjadinya alih fungsi lahan pertanian," ujar Titiek Soeharto, sapaan Siti Hediati Soeharto.


Dari hasil kunjungan, Titiek mendapat laporan kondisi eksisting sawah masuk ke dalam pendataan Lahan Baku Sawah (LBS) 2024 dan ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yakni kondisi sawah terkurung bangunan dan berpotensi terjadi alih fungsi lahan.

"Ini menunjukkan telah terjadi penimbunan tanah pada lahan sawah yang telah ditetapkan sebagai LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dan terindikasi terjadi alih fungsi lahan," kata Titiek.

Diketahui, kebijakan Perlindungan Lahan di Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar, dengan telah menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas 1.082 hektare.

Sebaran luas LBS Kota Denpasar Tahun 2019 seluas 2.164 hektare. Luas LBS yang terlindungi dan ditetapkan menjadi KP2B seluas 1.082 hektare atau 50 persen dari lahan sawah eksisting. Hasil Overlay LBS 2019 dengan 2024 diketahui indikasi alih fungsi lahan sawah seluas 824 hektare (38 persen dari total LBS 2019).

"Perlindungan lahan pertanian menjadi penting untuk menjaga lahan pertanian yang sudah eksisting saat ini agar tetap menjadi lahan sawah untuk budidaya pertanian pangan," kata Titiek.

Dia menegaskan, kunjungan kerja ini dilaksanakan bertujuan untuk meninjau permasalahan alihfungsi lahan pertanian termasuk mitigasi dan solusi yang diperlukan untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

"Salah satunya melalui program brigade pangan/petani milenial yang perlu difokuskan juga ke Provinsi Bali. Kikarenakan minat pemuda di Provinsi Bali masih minim ke sektor pertanian," kata Titiek.

"Maka dengan insentif bantuan seperti alsintan pada  program ini diharapkan meningkatkan minat petani milenial," tutupnya.



Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

PIP Berubah Jadi Kartu Undangan Kampanye Anggota DPR

Senin, 15 Desember 2025 | 06:01

Perpol versus Putusan MK Ibarat Cicak versus Buaya

Senin, 15 Desember 2025 | 05:35

Awas Revisi UU Migas Disusupi Pasal Titipan

Senin, 15 Desember 2025 | 05:25

Nelangsa Dipangku Negara

Senin, 15 Desember 2025 | 05:06

Karnaval Sarendo-Rendo Jadi Ajang Pelestarian Budaya Betawi

Senin, 15 Desember 2025 | 04:31

Dusun Bambu Jual Jati Diri Sunda

Senin, 15 Desember 2025 | 04:28

Korupsi di Bandung Bukan Insiden Tapi Tradisi yang Dirawat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:10

Rektor UI Dorong Kampus Ambil Peran Strategis Menuju Indonesia Kuat

Senin, 15 Desember 2025 | 04:06

Hutan Baru Dianggap Penting setelah Korban Tembus 1.003 Jiwa

Senin, 15 Desember 2025 | 03:31

Jangan Keliru Tafsirkan Perpol 10/2025

Senin, 15 Desember 2025 | 03:15

Selengkapnya