DALAM upaya menciptakan sistem perpajakan yang adil dan progresif, pemerintah Indonesia melalui pernyataan dari Wakil Ketua DPR telah mengusulkan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen hanya akan dikenakan khusus untuk barang-barang mewah seperti apartemen, mobil, rumah mewah, dan sebagainya yang berkategori mewah.
Di sisi lain, masyarakat diharapkan untuk tenang karena tarif PPN untuk barang esensial akan tetap dipertahankan pada 11 persen bahkan dipertimbangkan untuk diturunkan. Langkah ini tidak hanya menciptakan sejarah baru dengan memperkenalkan PPN multitarif, namun juga memicu diskusi yang hangat terkait keadilan pajak dan tantangan regulasi yang akan timbul.
Lalu, apakah kebijakan ini benar-benar mencerminkan keadilan pajak? Atau justru menimbulkan tantangan baru dalam implementasi nantinya?
PPN, yang sebelumnya bertarif tunggal 10 persen, mengalami kenaikan menjadi 11 persen pada tahun 2022 dan direncanakan naik lagi menjadi 12 persen. Namun, dalam revisi kebijakan ini, pemerintah memilih untuk memberlakukan tarif 12 persen hanya untuk barang mewah, sementara barang esensial tetap dikenai tarif 11 persen.
Barang Mewah vs Barang Esensial
Barang mewah bisa mencakup apartemen dengan harga fantastis, mobil kelas premium, dan produk-produk berlabel eksklusif. Sebaliknya, barang esensial seperti kebutuhan pokok tetap dikenakan tarif lebih rendah untuk melindungi daya beli masyarakat.
Namun, tantangan muncul ketika harus membedakan secara tegas antara kedua kategori ini, terutama pada produk dengan sifat ganda seperti pakaian branded berharga tinggi versus pakaian kebutuhan dasar.
Kebijakan vertikal yang dibuat pemerintah ini dirancang berdasarkan prinsip keadilan, dimana masyarakat dengan penghasilan yang relatif tinggi akan berkontribusi lebih besar melalui konsumsi barang mewah.
Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan pajak dan dengan tujuan mengurangi kesenjangan ekonomi. Daya beli masyarakat juga dilindungi dengan tetapnya tarif PPN 11 persen untuk barang-barang esensial.
Namun hal itu menimbulkan pertanyaan seperti, bagaimana dengan barang esensial yang memiliki harga fantastis seperti pakaian branded? Apakah kategori ini perlu dikenakan tarif 12 persen? Lalu bagaimana dengan makanan yang secara fungsi termasuk kebutuhan esensial namun dianggap sebagai barang mewah seperti truffle atau jamur eksklusif dan makanan lainnya seperti kaviar serta foie gras?
PPN multitarif tentunya memerlukan regulasi yang sangat rinci, misalnya dengan batasan harga untuk menentukan sebuah rumah termasuk “barang mewah” atau bukan. Tanpa panduan yang jelas, perbedaan interpretasi bisa menimbulkan konflik antara wajib pajak dan otoritas. Lalu terdapat juga dampak pada konsumsi. Tarif yang tinggi dapat menurunkan permintaan barang mewah, yang pada akhirnya memengaruhi sektor properti dan otomotif.
Jika dilihat dari sisi penerimaan negara, kebijakan ini memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan. Tarif 12 persen pada barang mewah yang bisa dijangkau oleh wajib pajak kalangan atas akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan PPN.
Namun, tidak menutup resiko jika konsumsi atas barang mewah nantinya akan menurun. Pemerintah perlu memastikan bahwa penerimaan pajak tetap stabil walau dalam jangka waktu yang panjang dan tanpa membebani sektor tertentu.
Kebijakan PPN 12 persen untuk barang mewah mencerminkan upaya yang dapat menciptakan sistem perpajakan menjadi lebih adil. Namun, pelaksanaannya menuntut regulasi yang rinci dan sistem administrasi yang kuat. Untuk mendukung keberhasilan kebijakan ini, pemerintah perlu memperjelas kategori yang termasuk barang mewah, melakukan sosialisasi yang efektif dan menyeluruh, serta memperkuat kapasitas administrasi pajak. Dengan demikian, keadilan pajak dapat tercapai tanpa menimbulkan beban-beban baru bagi sistem perpajakan di Indonesia.
Artikel ditulis Savitri Julia Suhadi, mahasiswi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia angkatan 2024, Jurusan Ilmu Administrasi Fiskal.
