Berita

Ilustrasi/Reuters

Bisnis

China Longgarkan Kebijakan Moneter Pertama dalam Satu Dekade

SENIN, 09 DESEMBER 2024 | 17:00 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah China  mengubah pendekatan kebijakan moneter untuk pertama kalinya sejak 2010. Mulai tahun 2025, negara Tirai Bambu ini akan menerapkan kebijakan moneter yang "cukup longgar" sebagai bagian dari strategi memacu pertumbuhan ekonomi. 

Seperti dikutip Reuters, Senin 9 Desember 2024, China juga akan memperkuat kebijakan fiskal yang lebih proaktif serta mengadopsi langkah penyesuaian kontra-siklus yang bersifat tidak konvensional. 

"Pemerintah juga menekankan pentingnya mendorong konsumsi domestik dan memperluas permintaan dalam negeri secara menyeluruh," kata Xinhua mengutip para pejabat China.


Kebijakan tersebut dirumuskan menjelang Konferensi Kerja Ekonomi Pusat tahunan yang dijadwalkan akhir pekan ini. Forum ini akan menetapkan target dan prioritas kebijakan ekonomi untuk tahun depan. 

Dalam rencana jangka panjang, China berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas sambil mendorong inovasi, sebagaimana diungkapkan dalam laporan resmi.

"Langkah-langkah fiskal yang proaktif dan kebijakan moneter longgar akan dilaksanakan, disertai penyempurnaan perangkat kebijakan serta penyesuaian kontra-siklus yang luar biasa," jelas laporan Xinhua.

Langkah ini mencerminkan pelonggaran kebijakan moneter pertama sejak 2010, ketika China terakhir kali mengadopsi kebijakan serupa setelah krisis keuangan global 2008. 

Pada September, Beijing sebelumnya telah mengeluarkan serangkaian stimulus yang difokuskan terutama pada kebijakan moneter seperti pemotongan suku bunga. Harapan lain kini tumbuh untuk memulihkan kepercayaan, dan membangkirkan perekonomian.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

RI Tak Boleh Tunduk atas Bea Masuk 104,38 Persen Produk Surya oleh AS

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:16

DPR: Penagihan Pajak Tanpa Dasar Hukum yang Jelas Namanya Perampokan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Suara Rakyat Terancam Hilang Jika PT Dinaikkan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Bursa Cabut Status Pemantauan Khusus 14 Saham, Resmi Keluar dari Mekanisme FCA

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:57

IHSG Dibuka ke Zona Merah, Anjlok ke Level Terendah 8.093 Pagi Ini

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:41

Komisi III DPR Ingatkan Aparat Tak Main Hukum Terhadap ABK Fandi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:38

Perjanjian Dagang RI-AS Perkuat Hilirisasi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:36

Laba Bersih Astra International Turun 3,3 Persen di 2025, Jadi Rp32,77 Triliun

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:31

185 Lapangan Padel Belum Berizin, Pemprov DKI Segera Bertindak

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:16

Bursa Asia Melempem Jelang Akhir Pekan

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:06

Selengkapnya