Dikenal Negosiator Perdamaian, Jusuf Kalla Punya Reputasi dan Tak Cari Uang di PMI

Kedudukan sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) mencerminkan seseorang pada adab politik yang memberikan pengaruh besar dalam perhelatan politik nasional. Karena itulah maka jabatan tersebut saat ini sedang dicoba untuk direbut lewat operasi politik.

Demikian analisis yang disampaikan Rocky Gerung terkait munculnya surat dari organisasi yang menamakan diri Komite Donor Darah Indonesia untuk memobilisasi suara untuk mendukung Agung Laksono menjadi Ketua Umum PMI pada musyawaran nasional (munas) PMI pada Desember 2024 ini.

“Ketua Umum PMI itu adalah jabatan pada organisasi bermutu. Siapa yang jadi ketua memiliki pengaruh pada peradaban politik Indonesia, peradaban lo,” katanya saat berbincang dengan jurnalis senior Hersubeno Arief yang ditayangkan dalam channel FNN yang dilihat redaksi, Minggu, 1 Desember 2024.

Rocky menjelaskan, jika masyarakat dapat menduga jika persoalan ini berkaitan dengan kepentingan politik bagi siapa saja yang ingin tetap mendapat legitimasi politik meski pun saat ini tidak lagi berkuasa. Bahkan tidak salah jika hal ini memunculkan dugaan bahwa perebutan ini ingin membungkam cara berpolitik Jusuf Kalla yang belakangan banyak mengkritik penguasa dalam 10 tahun terakhir.

“Jusuf Kalla menjadi semacam tempat berkeluh kesah tentang kemanusiaan yang menjadi kurang beradab selama pemerintahan Jokowi. Jadi dicari cara untuk mengganti pak JK karena jabatannya masih lama dan kemungkinan kritik JK masih akan muncul. Tapi ini analisis berfikir saya, dengan analisis saya berkaitan dengan latar belakang pengetahuan tentang perselisihan pak Jokowi dan pak JK,” ujarnya.

Atas hal itulah, maka ia berkeyanina bahwa dibelakang upaya melengserkan JK adalah sebuah desain politik.

“Dan yang paling mungkin untuk diterangkan adalah perselisihan antara pak JK selaku mantan wakil presiden dengan pak Jokowi yang selalu ingin ada dalam grip dalam organisasi bermutu,” pungkasnya.