Berita

Foto ilustrasi beras

Bisnis

Setop Impor Beras Patut Diapresiasi, Tapi..

SENIN, 25 NOVEMBER 2024 | 09:05 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Tekad pemerintah untuk berhenti impor beras pada 2025 patut diapresiasi. Namun, tekad mulia ini hendaknya berpijak pada perkiraan yang penuh kehati-hatian dengan perhitungan akurat sebab beras adalah komoditas paling sensitif karena berkait langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat.

"Apa pun model kebijakannya, pemerintah wajib memastikan bahwa ketersediaan beras harus selalu cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat, dan dengan harga terjangkau," kata anggota DPR Bambang Soesatyo melalui pesan elektronik yang dipancarluaskannya pagi ini, Senin 25 November 2024.

Impor beras dalam beberapa tahun belakangan ini dinilai sebagai langkah realistis yang harus dilakukan, sebagai respons terhadap laporan tentang defisit produksi beras di dalam negeri. Jika defisit tidak ditutup dengan beras impor maka akan terjadi kelangkaan di pasar dalam negeri.


"Kelangkaan menjadi alasan untuk menaikkan harga. Ketika beras langka dan harga melonjak, masyarakat menjadi tidak nyaman," kata Bamsoet, demikian Bambang Soesatyo kerap disapa.

Kepastian RI tidak akan impor beras tahun depan disampaikan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Impor beras dihentikan karena total kebutuhan beras pada tahun mendatang diperkirakan sudah bisa dipenuhi produksi dalam negeri. Informasi ini menggembirakan karena menjadi pertanda Indonesia mulai fokus pada upaya swasembada beras.

Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, semua institusi terkait mulai fokus pada peningkatan produksi beras. Langkah awalnya mencetak sawah seluas 750 ribu hektar selama tiga tahun berturut-turut, mulai dari 2025 hingga 2027. Tambahan areal sawah  itu akan menambah volume produksi 2,5 juta ton beras.

Bamsoet memberi catatan pemerintah perlu berhati-hati dan sebaiknya belajar dari pengalaman karena mencetak sawah baru pada 2025 belum tentu bisa menutup defisit beras produksi dalam negeri. Dia mencotohkan tahun lalu Indonesia impor beras 3,5 juta ton ketika volume produksi dalam negeri per 2023 mencapai 31,10 juta ton, dan kebutuhan atau permintaan pasar lokal mencapai 22.639.224 ton.

Sementara tahun 2024 ini kebutuhan beras nasional diperkirakan 31,2 juta ton ketika produksi dalam negeri diproyeksikan 30,34 juta ton, atau turun 0,76 juta ton dari tahun sebelumnya.

Selain mencetak areal sawah atau memperluas areal panen padi, sebut Bamsoet, ada dua faktor lain yang juga perlu diprioritaskan. Yakni irigasi atau sistem pengairan sawah dan perhitungan perubahan pola hujan akibat perubahan iklim. 

"Perubahan pola hujan sudah menghadirkan ekses antara lain gagal panen. Pengalaman tahun 2023 menunjukan data tentang 50.469 hektar sawah yang gagal panen atau puso akibat banjir. Itu sebabnya, produksi padi tahun lalu turun 1,40 persen,"demikian kata Bamsoet.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

UPDATE

Austria Tolak Wilayah Udaranya Dipakai AS untuk Serang Iran

Jumat, 03 April 2026 | 00:15

Memutus Mata Rantai Rabun Jauh Birokrasi

Kamis, 02 April 2026 | 23:50

PHE Tampilkan Inovasi Hulu Migas di Ajang Offshore Internasional

Kamis, 02 April 2026 | 23:21

Spirit ‘Kurban’ Prajurit UNIFIL

Kamis, 02 April 2026 | 22:57

Pencarian Berakhir Duka, Achmad Ragil Ditemukan Meninggal di Sungai Way Abung

Kamis, 02 April 2026 | 22:39

Robert Priantono Dicecar KPK soal Pungutan Tambang Kukar

Kamis, 02 April 2026 | 22:01

China Ajak Dunia Bersatu Dukung Inisiatif Perdamaian di Wilayah Teluk

Kamis, 02 April 2026 | 21:42

DPR: BPS Bukan Sekadar Pengumpul Data, tapi Penentu Arah Pembangunan

Kamis, 02 April 2026 | 21:31

78 Pejabat Pemkot Surabaya Dirotasi, Ada Apa?

Kamis, 02 April 2026 | 21:18

OJK Siap Luncurkan ETF Emas Akhir April 2026

Kamis, 02 April 2026 | 21:08

Selengkapnya