Berita

Ilustrasi panel surya yang digunakan warga Pakistan.

Dunia

Dilema Energi Pakistan, Panel Tenaga Surya Melonjak, PLN Terbebani Utang

JUMAT, 22 NOVEMBER 2024 | 01:10 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Sektor energi Pakistan dilaporkan tengah mengalami transformasi mendalam karena semakin banyak bisnis dan rumah tangga beralih ke panel surya Tiongkok yang murah untuk menghindari harga listrik yang meroket.

Namun, di sisi lain ketergantungan pada impor menciptakan dilema keuangan dan keberlanjutan yang dapat menjerumuskan ekonomi Pakistan ke dalam krisis fiskal yang lebih dalam.

Nashir Khattak, seorang pemerhati dalam artikelnya di Afghan Diaspora menguraikan dilema dan paradoks ini. Rumah tangga dan produsen lokal barang ekspor beralih ke energi dengan rasio energi surya meningkat menjadi 80 persen. Perusahaan multinasional seperti Coca-Cola dan Hyundai telah bergabung dengan bisnis lokal dalam mengadopsi energi surya, dengan janji memangkas tagihan listrik hingga 70 persen.


Menurut data Bloomberg, Pakistan mengimpor panel surya China senilai 1,4 miliar dolar AS pada paruh pertama tahun 2024, menjadikannya pembeli terbesar ketiga di seluruh dunia. Panel sekarang menyelimuti atap-atap di kota-kota dan kawasan industri, dipuji sebagai solusi untuk tarif yang meningkat dan pemadaman listrik yang sering terjadi.

Namun, keberhasilan ledakan tenaga surya ini justru menciptakan serangkaian tantangan baru. Jaringan perusahaan listrik nasional (PLN) Pakistan, yang sebagian besar menggunakan bahan bakar batu bara dan gas, sudah dibebani utang sebesar 9 miliar dolar AS.

Perjanjian pemerintah yang telah berlangsung selama satu dekade dengan investor asing mengharuskannya untuk membayar kapasitas listrik, meskipun tidak digunakan. Seiring dengan meningkatnya adopsi energi surya, permintaan listrik jaringan menyusut, yang memperburuk tekanan finansial pada sektor energi. Kekurangan pendapatan dari berkurangnya konsumsi mendorong pemerintah untuk menaikkan tarif lebih jauh, yang menciptakan lingkaran setan di mana lebih banyak konsumen meninggalkan jaringan demi tenaga surya.

“Rumah tangga berpendapatan rendah, yang tidak mampu membayar biaya awal sistem tenaga surya, terpaksa menanggung beban kenaikan harga listrik. Pemerintah provinsi di Punjab dan Sindh telah meluncurkan program untuk mendistribusikan panel surya gratis atau bersubsidi kepada masyarakat miskin. Meskipun langkah-langkah ini bertujuan untuk meringankan tekanan finansial, langkah-langkah ini berisiko semakin merusak basis pendapatan jaringan listrik nasional, yang memperparah krisis utang sektor tersebut,” tulis Khattak.

Dia menambahkan, keberlanjutan solusi tenaga surya itu sendiri dipertanyakan. Keterjangkauan panel Tiongkok telah menjadi pendorong utama adopsi panel tersebut, tetapi biaya rendahnya sering kali mengorbankan kualitas.

Banyak dari panel ini memiliki masa pakai yang lebih pendek dan persyaratan perawatan yang lebih tinggi, yang berpotensi membebani pengguna dengan biaya tersembunyi dari waktu ke waktu. Selain itu, Pakistan tidak memiliki sistem yang kuat untuk mendaur ulang atau membuang panel-panel ini setelah mencapai akhir siklus hidupnya, yang menimbulkan masalah lingkungan yang serius.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya