Berita

Ilustrasi panel surya yang digunakan warga Pakistan.

Dunia

Dilema Energi Pakistan, Panel Tenaga Surya Melonjak, PLN Terbebani Utang

JUMAT, 22 NOVEMBER 2024 | 01:10 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Sektor energi Pakistan dilaporkan tengah mengalami transformasi mendalam karena semakin banyak bisnis dan rumah tangga beralih ke panel surya Tiongkok yang murah untuk menghindari harga listrik yang meroket.

Namun, di sisi lain ketergantungan pada impor menciptakan dilema keuangan dan keberlanjutan yang dapat menjerumuskan ekonomi Pakistan ke dalam krisis fiskal yang lebih dalam.

Nashir Khattak, seorang pemerhati dalam artikelnya di Afghan Diaspora menguraikan dilema dan paradoks ini. Rumah tangga dan produsen lokal barang ekspor beralih ke energi dengan rasio energi surya meningkat menjadi 80 persen. Perusahaan multinasional seperti Coca-Cola dan Hyundai telah bergabung dengan bisnis lokal dalam mengadopsi energi surya, dengan janji memangkas tagihan listrik hingga 70 persen.

Menurut data Bloomberg, Pakistan mengimpor panel surya China senilai 1,4 miliar dolar AS pada paruh pertama tahun 2024, menjadikannya pembeli terbesar ketiga di seluruh dunia. Panel sekarang menyelimuti atap-atap di kota-kota dan kawasan industri, dipuji sebagai solusi untuk tarif yang meningkat dan pemadaman listrik yang sering terjadi.

Namun, keberhasilan ledakan tenaga surya ini justru menciptakan serangkaian tantangan baru. Jaringan perusahaan listrik nasional (PLN) Pakistan, yang sebagian besar menggunakan bahan bakar batu bara dan gas, sudah dibebani utang sebesar 9 miliar dolar AS.

Perjanjian pemerintah yang telah berlangsung selama satu dekade dengan investor asing mengharuskannya untuk membayar kapasitas listrik, meskipun tidak digunakan. Seiring dengan meningkatnya adopsi energi surya, permintaan listrik jaringan menyusut, yang memperburuk tekanan finansial pada sektor energi. Kekurangan pendapatan dari berkurangnya konsumsi mendorong pemerintah untuk menaikkan tarif lebih jauh, yang menciptakan lingkaran setan di mana lebih banyak konsumen meninggalkan jaringan demi tenaga surya.

“Rumah tangga berpendapatan rendah, yang tidak mampu membayar biaya awal sistem tenaga surya, terpaksa menanggung beban kenaikan harga listrik. Pemerintah provinsi di Punjab dan Sindh telah meluncurkan program untuk mendistribusikan panel surya gratis atau bersubsidi kepada masyarakat miskin. Meskipun langkah-langkah ini bertujuan untuk meringankan tekanan finansial, langkah-langkah ini berisiko semakin merusak basis pendapatan jaringan listrik nasional, yang memperparah krisis utang sektor tersebut,” tulis Khattak.

Dia menambahkan, keberlanjutan solusi tenaga surya itu sendiri dipertanyakan. Keterjangkauan panel Tiongkok telah menjadi pendorong utama adopsi panel tersebut, tetapi biaya rendahnya sering kali mengorbankan kualitas.

Banyak dari panel ini memiliki masa pakai yang lebih pendek dan persyaratan perawatan yang lebih tinggi, yang berpotensi membebani pengguna dengan biaya tersembunyi dari waktu ke waktu. Selain itu, Pakistan tidak memiliki sistem yang kuat untuk mendaur ulang atau membuang panel-panel ini setelah mencapai akhir siklus hidupnya, yang menimbulkan masalah lingkungan yang serius.


Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Sehari Usai Pencoblosan, Pj Gubernur DKI Lantik Walikota Jakpus

Kamis, 28 November 2024 | 22:00

Timses Zahir-Aslam Kena OTT Dugaan ‘Money Politik’ di Pilkada Batubara

Kamis, 28 November 2024 | 21:51

Polri Perkuat Kerja Sama Bareng Dukcapil Kemendagri

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

KPK Tahan 3 Ketua Pokja Paket Pekerjaan Perkeretaapian DJKA

Kamis, 28 November 2024 | 21:49

Firli Bahuri Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi karena Ada Pengajian

Kamis, 28 November 2024 | 21:25

Ini Kebijakan Baru Mendikdasmen Untuk Mudahkan Guru

Kamis, 28 November 2024 | 21:22

Rupiah Terangkat Pilkada, Dolar AS Masih di Rp15.800

Kamis, 28 November 2024 | 21:13

Prabowo Menangis di Depan Ribuan Guru Indonesia

Kamis, 28 November 2024 | 21:11

Pengamat: RK-Suswono Kalah karena Meremehkan Pramono-Doel

Kamis, 28 November 2024 | 21:04

Perbaiki Tata Ekosistem Logistik Nasional, Mendag Budi Sosialisasi Aturan Baru

Kamis, 28 November 2024 | 21:02

Selengkapnya