Berita

Ilustrasi panel surya yang digunakan warga Pakistan.

Dunia

Dilema Energi Pakistan, Panel Tenaga Surya Melonjak, PLN Terbebani Utang

JUMAT, 22 NOVEMBER 2024 | 01:10 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Sektor energi Pakistan dilaporkan tengah mengalami transformasi mendalam karena semakin banyak bisnis dan rumah tangga beralih ke panel surya Tiongkok yang murah untuk menghindari harga listrik yang meroket.

Namun, di sisi lain ketergantungan pada impor menciptakan dilema keuangan dan keberlanjutan yang dapat menjerumuskan ekonomi Pakistan ke dalam krisis fiskal yang lebih dalam.

Nashir Khattak, seorang pemerhati dalam artikelnya di Afghan Diaspora menguraikan dilema dan paradoks ini. Rumah tangga dan produsen lokal barang ekspor beralih ke energi dengan rasio energi surya meningkat menjadi 80 persen. Perusahaan multinasional seperti Coca-Cola dan Hyundai telah bergabung dengan bisnis lokal dalam mengadopsi energi surya, dengan janji memangkas tagihan listrik hingga 70 persen.


Menurut data Bloomberg, Pakistan mengimpor panel surya China senilai 1,4 miliar dolar AS pada paruh pertama tahun 2024, menjadikannya pembeli terbesar ketiga di seluruh dunia. Panel sekarang menyelimuti atap-atap di kota-kota dan kawasan industri, dipuji sebagai solusi untuk tarif yang meningkat dan pemadaman listrik yang sering terjadi.

Namun, keberhasilan ledakan tenaga surya ini justru menciptakan serangkaian tantangan baru. Jaringan perusahaan listrik nasional (PLN) Pakistan, yang sebagian besar menggunakan bahan bakar batu bara dan gas, sudah dibebani utang sebesar 9 miliar dolar AS.

Perjanjian pemerintah yang telah berlangsung selama satu dekade dengan investor asing mengharuskannya untuk membayar kapasitas listrik, meskipun tidak digunakan. Seiring dengan meningkatnya adopsi energi surya, permintaan listrik jaringan menyusut, yang memperburuk tekanan finansial pada sektor energi. Kekurangan pendapatan dari berkurangnya konsumsi mendorong pemerintah untuk menaikkan tarif lebih jauh, yang menciptakan lingkaran setan di mana lebih banyak konsumen meninggalkan jaringan demi tenaga surya.

“Rumah tangga berpendapatan rendah, yang tidak mampu membayar biaya awal sistem tenaga surya, terpaksa menanggung beban kenaikan harga listrik. Pemerintah provinsi di Punjab dan Sindh telah meluncurkan program untuk mendistribusikan panel surya gratis atau bersubsidi kepada masyarakat miskin. Meskipun langkah-langkah ini bertujuan untuk meringankan tekanan finansial, langkah-langkah ini berisiko semakin merusak basis pendapatan jaringan listrik nasional, yang memperparah krisis utang sektor tersebut,” tulis Khattak.

Dia menambahkan, keberlanjutan solusi tenaga surya itu sendiri dipertanyakan. Keterjangkauan panel Tiongkok telah menjadi pendorong utama adopsi panel tersebut, tetapi biaya rendahnya sering kali mengorbankan kualitas.

Banyak dari panel ini memiliki masa pakai yang lebih pendek dan persyaratan perawatan yang lebih tinggi, yang berpotensi membebani pengguna dengan biaya tersembunyi dari waktu ke waktu. Selain itu, Pakistan tidak memiliki sistem yang kuat untuk mendaur ulang atau membuang panel-panel ini setelah mencapai akhir siklus hidupnya, yang menimbulkan masalah lingkungan yang serius.


Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya