Berita

Teguh Santosa/ISt

Politik

Penataan Ekonomi Kunci bagi Prabowo Aplikasikan ‘Good Neighbour Policy’

SENIN, 11 NOVEMBER 2024 | 20:26 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Mampu untuk memberikan bantuan kepada orang lain merupakan menjadi salah satu konsep dasar yang secara sederhana untuk menjadi ‘tetangga yang baik’.  Meski terdengar sederhana namun tantangan menjadi ‘tetangga yang baik’ itu justru terletak pada upaya untuk membenahi diri sendiri sebelum memberikan bantuan maupun pertolongan kepada orang lain.

Begitu disampaikan Pengamat Hubungan Internasional, DR Teguh Santosa terkait kebijakan politik luar negeri Indonesia sebagai ‘tetangga yang baik’ atau Good Neighbour Policy, yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Indonesia ingin hadir di pentas dunia menjadi sosok yang bisa menawarkan solusi. Tapi ini kan harus diawali dengan menyelesaikan masalah internalnya dulu,” kata Teguh, Sabtu, 9 November 2024.


Dosen pengampu mata kuliah Hubungan Internasional UIN Syarif Hidayatullah ini menyebutkan, rangkaian kunjungan luar negeri Prabowo Subianto adalah menjadi bagian untuk mencitrakan kebijakan politik luar negerinya tersebut. 

“Saya perhatikan, keinginan membangun citra Indonesia dipanggung internaisonal itu, itu dikaitkan dengan kemampuan Indonesia menata kembali sektor ekonomi, misalnya berkaitan dengan kedaulatan pangan,” ungkapnya.

Selain pembenahan kedaulatan pangan, Industrialisasi atau hilirisasi menjadi hal yang harus dilakukan. Berkaca dari China, industrialisasi sejak awal tahun 2000-an, terbukti membuat mereka menjadi kini menjadi negara dengan pengaruh sangat besar dalam perkembangan ekonomi dan politik global.

“Good Neighbour itu hanya bisa terwujud kalau kita tidak menyusahkan orang. Jangan dipikir Good Neighbour itu sebagai orang yang rajin ngasih bantuan saja. Tapi, jadi Good Neighbour itu harus kuat bantu siapapun dan kuat bantu diri sendiri, dan saya kira pak Prabowo berfikir ke arah itu juga,” pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya