Berita

Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS Riyono/Ist

Politik

DPR Desak Kementan Sikapi Aksi Peternak Sapi Perah Buang Susu

SENIN, 11 NOVEMBER 2024 | 14:01 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi IV DPR mendesak pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan) untuk segera merespons aksi peternak sapi perah yang melakukan aksi protes membuang susu di Boyolali, Jawa Tengah, baru-baru ini. 

Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS Riyono meminta Kementan dan pihak terkait memahami betul visi ekonomi kerakyatan Presiden Prabowo Subianto. 

“Aksi membuang susu ini aksi paling menyedihkan bagi peternak karena minimnya perhatian pemerintah kepada mereka. Visi ekonomi Prabowo terkait makan bergizi gratis yang didalamnya ada susu, perlu langkah cepat dan aksi nyata bagi pemda kabupaten propinsi dan juga kementan soal keluhan susu peternak ini,” kata Riyono kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL di Jakarta, Senin, 11 November 2024. 


Menurut Legislator PKS ini, pemerintah harus mempunyai formula agar para peternak sapi dapat untung dengan menjual hasil peranannya. 

“Beli dengan harga menguntungkan bagi peternak, Kementan koordinir bersama Pemprov untuk mencari solusi,” imbuh Riyono. 

Dengan begitu, ia berharap tidak ada lagi para peternak yang mengeluhkan hasil ternaknya dan pemerintah bisa mendorong kemajuan perekonomian nasional sebagaimana visi misi Presiden Prabowo. 

“Impor bukan pilihan bagus dan tidak berpihak kepada produk dalam negeri,” pungkasnya.

Setidaknya, 50 ribu liter susu atau setara dengan Rp400 juta dibuang untuk aksi mandi susu yang dilakukan oleh peternak sapi perah, pelopor dan pengepul susu Boyolali, Jawa Tengah beberapa waktu lalu.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Industri Pengolahan Susu (IPS) yang menurunkan tonase penerimaan susu dari produsen lokal. Akibat pembatasan ini, stok susu yang melimpah menjadi tidak terjual.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya