Berita

Presiden Prabowo Subianto/Ist

Politik

Prabowo Wajib Kembalikan Kedaulatan Ristek Nasional

KAMIS, 31 OKTOBER 2024 | 06:12 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Upaya Presiden Prabowo Subianto mengembalikan kejayaan ekonomi nasional perlu ditopang oleh penguatan bidang riset dan teknologi (ristek) yang selama ini diabaikan. 

Peneliti Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Edi Marwanta menyebut selama 10 tahun terakhir Pemerintah mengabaikan peran ristek dalam penguatan ekonomi nasional. 

Padahal, menurut dia, di negara lain ristek menjadi faktor penunjang pertumbuhan ekonomi. Beragam inovasi dan teknologi muncul sebagai penunjang kemajuan industri bahkan menjadi komoditas berdaya jual tinggi yang saat ini banyak dikembangkan. 

"Indonesia sangat mungkin untuk tampil menjadi negara berkemajuan berdasarkan inovasi teknologi. Sejarah membuktikan bahwa kemampuan SDM bangsa ini tidak kalah berkualitas di bidang ristek. Tinggal masalahnya apakah Pemerintah bersedia menjadikan kemajuan ristek sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya mencapai pertumbuhan ekonomi," kata Edi Marwanta dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis, 31 Oktober 2024. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Edi menegaskan pemerintah perlu membentuk kembali BPPT yang mampu menerapkan hasil riset dan teknologi untuk akselerasi industri. 

“Saat ini tidak ada lembaga yang berperan sebagai jembatan untuk merealisasikan hasil riset/teknologi dalam industri,” ungkapnya. 

"Lembaga riset yang ada saat ini (BRIN) cenderung mengambil positioning sebagai lembaga riset akademik (orientasi keilmuan), lebih beririsan banyak dengan perguruan tinggi. Ada peran yang tidak dilakukan secara memadai yaitu hilirisasi hasil riset untuk di-deliver ke industri maupun kementerian/lembaga,” jelas dia.

BRIN, sesuai fungsinya sebagai sebuah badan, semestinya berperan menyediakan layanan riset dan teknologi bagi lembaga lain, yakni industri dan masyarakat umum. 

“Namun sayangnya sekarang ini BRIN cenderung direduksi hanya sebagai institut, atau lembaga akademik," urai Edi. 

Dampak dari positioning BRIN tersebut adalah hilangnya peran untuk mempercepat pemanfaatan hasil riset inovasi untuk industri (hilirisasi). Dampak hasil riset terhadap ekonomi menjadi tidak dirasakan. Fungsi tersebut sebelumnya dijalankan oleh BPPT.

Edi menambahkan lembaga sebelumnya yaitu BPPT dan Balitbang memiliki struktur dan fasilitas, yaitu Balai dengan berbagai layanan uji dan pengkajian. Struktur ini berguna untuk dukungan bagi industri dan kementerian/lembaga. 

"Konsep Balai ini hilang saat ini. Struktur lembaga yang memiliki konsep Balai (atau sebutan lain) dengan fungsi pengkajian, penerapan, dan layanan teknologi perlu dibentuk lagi untuk  percepatan industri dan hilirisasi hasil riset inovasi," jelasnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya