Berita

Presiden Prabowo Subianto/Ist

Politik

Prabowo Wajib Kembalikan Kedaulatan Ristek Nasional

KAMIS, 31 OKTOBER 2024 | 06:12 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Upaya Presiden Prabowo Subianto mengembalikan kejayaan ekonomi nasional perlu ditopang oleh penguatan bidang riset dan teknologi (ristek) yang selama ini diabaikan. 

Peneliti Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Edi Marwanta menyebut selama 10 tahun terakhir Pemerintah mengabaikan peran ristek dalam penguatan ekonomi nasional. 

Padahal, menurut dia, di negara lain ristek menjadi faktor penunjang pertumbuhan ekonomi. Beragam inovasi dan teknologi muncul sebagai penunjang kemajuan industri bahkan menjadi komoditas berdaya jual tinggi yang saat ini banyak dikembangkan. 


"Indonesia sangat mungkin untuk tampil menjadi negara berkemajuan berdasarkan inovasi teknologi. Sejarah membuktikan bahwa kemampuan SDM bangsa ini tidak kalah berkualitas di bidang ristek. Tinggal masalahnya apakah Pemerintah bersedia menjadikan kemajuan ristek sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya mencapai pertumbuhan ekonomi," kata Edi Marwanta dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis, 31 Oktober 2024. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Edi menegaskan pemerintah perlu membentuk kembali BPPT yang mampu menerapkan hasil riset dan teknologi untuk akselerasi industri. 

“Saat ini tidak ada lembaga yang berperan sebagai jembatan untuk merealisasikan hasil riset/teknologi dalam industri,” ungkapnya. 

"Lembaga riset yang ada saat ini (BRIN) cenderung mengambil positioning sebagai lembaga riset akademik (orientasi keilmuan), lebih beririsan banyak dengan perguruan tinggi. Ada peran yang tidak dilakukan secara memadai yaitu hilirisasi hasil riset untuk di-deliver ke industri maupun kementerian/lembaga,” jelas dia.

BRIN, sesuai fungsinya sebagai sebuah badan, semestinya berperan menyediakan layanan riset dan teknologi bagi lembaga lain, yakni industri dan masyarakat umum. 

“Namun sayangnya sekarang ini BRIN cenderung direduksi hanya sebagai institut, atau lembaga akademik," urai Edi. 

Dampak dari positioning BRIN tersebut adalah hilangnya peran untuk mempercepat pemanfaatan hasil riset inovasi untuk industri (hilirisasi). Dampak hasil riset terhadap ekonomi menjadi tidak dirasakan. Fungsi tersebut sebelumnya dijalankan oleh BPPT.

Edi menambahkan lembaga sebelumnya yaitu BPPT dan Balitbang memiliki struktur dan fasilitas, yaitu Balai dengan berbagai layanan uji dan pengkajian. Struktur ini berguna untuk dukungan bagi industri dan kementerian/lembaga. 

"Konsep Balai ini hilang saat ini. Struktur lembaga yang memiliki konsep Balai (atau sebutan lain) dengan fungsi pengkajian, penerapan, dan layanan teknologi perlu dibentuk lagi untuk  percepatan industri dan hilirisasi hasil riset inovasi," jelasnya.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya