Berita

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Ist

Hukum

Tambang Minyak Cong Sumsel Butuh Perhatian Kapolri dan Presiden

JUMAT, 25 OKTOBER 2024 | 14:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Praktik penambangan minyak mentah ilegal atau minyak cong butuh perhatian serius dari pemerintah pusat dan aparat hukum.

Data Indonesian Audit Watch, penambangan minyak cong masih marak terjadi di Sumatera Selatan (Sumsel). Mirisnya, minyak ilegal ini diolah sedemikian rupa untuk menjadi bahan bakar minyak (BBM) berstandar Pertamina.

Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus melihat, kondisi penambangan dan pengolahan minyak ilegal (illegal drilling dan illegal refinery) di Sumsel sudah sangat tidak bisa ditoleransi.

“Hingga kini kegiatannya tetap saja marak meski beberapa waktu sempat berhenti. Peredarannya sudah meluas dan telah merugikan pihak Pertamina, khususnya masyarakat pengguna,” kata Iskandar Sitorus, Jumat, 25 Oktober 2024.

IAW mengkritisi penegakan hukum belum sepenuhnya dirasakan masyarakat terkait maraknya minyak cong di Sumsel. Pergantian Kapolda Sumsel yang baru, kata Iskandar, belum benar-benar menunjukkan tindakan nyata.

Oleh karenanya, IAW mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi perhatian khusus terkait peredaran minyak cong di wilayah Sumsel.

“Melihat peredaran minyak cong makin luar biasa, Kapolri sesegara saja melakukan assessment dengan menugaskan Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri melakukan atau mengumpulkan data, membuat analisa evaluasi, hingga memeriksa kinerja jajarannya,” lanjut Iskandar.

Di sisi lain, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam menilai maraknya minyak cong di Sumsel berseberangan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang gencar meningkatkan pendapatan negara.

“Jika kasus tambang ilegal terus terjadi, maka jangan harap pemerintah akan mendapatkan optimalisasi pendapatan anggaran negara dari sektor migas,” jelas Anam.

Maka dari itu, Anam menilai pemberantasan mafia tambang minyak mentah di Sumsel membutuhkan sinergi semua pihak, baik pemerintah daerah, Polda Sumsel, Kapolri hingga Presiden RI.

“Saya kira semua bertanggung jawab terhadap pemberantasan mafia minyak ilegal, termasuk Bareskrim dan pemerintah pusat juga harus ikut andil,” imbuhnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Razia Balap Liar: 292 Motor Disita, 466 Remaja Diamankan

Senin, 03 Februari 2025 | 01:38

Pemotor Pecahkan Kaca Mobil, Diduga karena Lawan Arah

Senin, 03 Februari 2025 | 01:29

PDIP: ASN Poligami Berpeluang Korupsi

Senin, 03 Februari 2025 | 01:04

Program MBG Dirasakan Langsung Manfaatnya

Senin, 03 Februari 2025 | 00:41

Merayakan Kemenangan Kasasi Vihara Amurva Bhumi Karet

Senin, 03 Februari 2025 | 00:29

Rumah Warga Dekat Pasaraya Manggarai Ludes Terbakar

Senin, 03 Februari 2025 | 00:07

Ratusan Sekolah di Jakarta akan Dipasang Water Purifire

Minggu, 02 Februari 2025 | 23:39

Manis di Bibir, Pahit di Jantung

Minggu, 02 Februari 2025 | 23:18

Nasdem Setuju Pramono Larang ASN Poligami

Minggu, 02 Februari 2025 | 23:03

Opsen Pajak Diterapkan, Pemko Medan Langsung Pasang Target Rp784,16 Miliar

Minggu, 02 Februari 2025 | 22:47

Selengkapnya