Berita

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Ist

Hukum

Tambang Minyak Cong Sumsel Butuh Perhatian Kapolri dan Presiden

JUMAT, 25 OKTOBER 2024 | 14:43 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Praktik penambangan minyak mentah ilegal atau minyak cong butuh perhatian serius dari pemerintah pusat dan aparat hukum.

Data Indonesian Audit Watch, penambangan minyak cong masih marak terjadi di Sumatera Selatan (Sumsel). Mirisnya, minyak ilegal ini diolah sedemikian rupa untuk menjadi bahan bakar minyak (BBM) berstandar Pertamina.

Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus melihat, kondisi penambangan dan pengolahan minyak ilegal (illegal drilling dan illegal refinery) di Sumsel sudah sangat tidak bisa ditoleransi.

“Hingga kini kegiatannya tetap saja marak meski beberapa waktu sempat berhenti. Peredarannya sudah meluas dan telah merugikan pihak Pertamina, khususnya masyarakat pengguna,” kata Iskandar Sitorus, Jumat, 25 Oktober 2024.

IAW mengkritisi penegakan hukum belum sepenuhnya dirasakan masyarakat terkait maraknya minyak cong di Sumsel. Pergantian Kapolda Sumsel yang baru, kata Iskandar, belum benar-benar menunjukkan tindakan nyata.

Oleh karenanya, IAW mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberi perhatian khusus terkait peredaran minyak cong di wilayah Sumsel.

“Melihat peredaran minyak cong makin luar biasa, Kapolri sesegara saja melakukan assessment dengan menugaskan Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polri melakukan atau mengumpulkan data, membuat analisa evaluasi, hingga memeriksa kinerja jajarannya,” lanjut Iskandar.

Di sisi lain, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam menilai maraknya minyak cong di Sumsel berseberangan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang gencar meningkatkan pendapatan negara.

“Jika kasus tambang ilegal terus terjadi, maka jangan harap pemerintah akan mendapatkan optimalisasi pendapatan anggaran negara dari sektor migas,” jelas Anam.

Maka dari itu, Anam menilai pemberantasan mafia tambang minyak mentah di Sumsel membutuhkan sinergi semua pihak, baik pemerintah daerah, Polda Sumsel, Kapolri hingga Presiden RI.

“Saya kira semua bertanggung jawab terhadap pemberantasan mafia minyak ilegal, termasuk Bareskrim dan pemerintah pusat juga harus ikut andil,” imbuhnya.

Populer

Permainan Jokowi Terbaca Prabowo dan Megawati

Selasa, 25 Februari 2025 | 18:01

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Mengapa KPK Keukeuh Tidak Mau Usut Dugaan Korupsi Keluarga Jokowi?

Selasa, 25 Februari 2025 | 08:02

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana Tak Patuhi Instruksi Megawati

Sabtu, 22 Februari 2025 | 03:26

UPDATE

Irwasum Polri Pimpin Panen Jagung Serentak di Madiun

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:40

Alex Indra Minta Pemerintah Jamin Stabilitas Harga Pangan di Ramadan dan Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:37

Pemerintah dan Pertamina Jamin Stok Elpiji Aman Jelang Lebaran

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:34

Cak Imin Ceramahi Mendes Yandri: Hati-Hati jadi Pejabat

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:24

Kelompok Ini Berhak Dapat Layanan Transportasi Gratis di Jakarta

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:23

Satgas Damai Cartenz Buru Enam Napi Lapas Wamena yang Kabur

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:08

Cagub Papua Mathius Fakhiri: Keadilan Akhirnya Datang Juga

Rabu, 26 Februari 2025 | 19:07

PKS Siapkan Berbagai Program Sosial Selama Ramadan

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:47

KWI Anugerahi Penghargaan Tujuh Organisasi Lintas Iman

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

DPR Ditagih Selesaikan RUU Pemilu

Rabu, 26 Februari 2025 | 18:45

Selengkapnya