Berita

Kabinet Merah Putih/Antara

Politik

Banyak Kementerian Baru, Publik Butuh Diyakinkan Lewat Target 100 Hari Kerja

RABU, 23 OKTOBER 2024 | 13:04 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Langkah Presiden Prabowo Subianto melebur sembilan kementerian yang dipecah menjadi 21 kementerian baru di Kabinet Merah Putih diapresiasi Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Dia berharap agar koordinasi antarkementerian tetap terjalin kuat, sehingga kinerja pemerintah dapat berjalan maksimal.

"Para menteri perlu segera membuat target 100 hari pertama agar publik kita punya keyakinan," kata Mardani seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Rabu 23 Oktober 2024.


Ia menambahkan bahwa nama-nama yang familiar, seperti Sri Mulyani dan Budi Gunawan Sadikin, serta tokoh-tokoh yang sudah memiliki pengaruh di parlemen, akan memudahkan jalannya koordinasi antarkementerian.

Salah satu kebijakan Prabowo yang dipuji Mardani adalah penarikan Kementerian Keuangan, Bappenas, PAN RB, dan Sekretariat Negara langsung di bawah kendali Presiden.

Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menilai langkah ini akan mempercepat penyelesaian aturan yang mungkin menghambat kerja institusi baru.

“Bravo Pak Prabowo! Dengan langkah ini, kekhawatiran institusi baru terhambat karena aturan bisa segera selesai dalam sebulan,” tandas Mardani.

Berikut daftar kementerian yang dipecah di era pemerintahan Prabowo:

1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

-Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno
-Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

2. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

-Menko Politik dan Keamanan: Budi Gunawan
-Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra

3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

-Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
-Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai
-Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto

4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

-Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
-Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol

5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

-Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
-Menteri Pekerjaan Umum: Raden Dodi Hanggodo
-Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

6. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

-Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
-Menteri Transmigrasi: Iftitah Suryanegara

7. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

-Menteri Koperasi: Budi Arie Setiadi
-Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Maman Abdurrahman

8. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

-Menteri Pariwisata: Widianti Putri
-Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

-Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'ti
-Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi: Satrio Sumantri Brodjonegoro
-Menteri Kebudayaan: Fadli Zon.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Dunia Film Berduka, Bintang Jurassic Park Sam Neill Meninggal Dunia

Senin, 13 Juli 2026 | 16:19

Kapolri dan Jajaran Sowan ke Cilangkap Perkuat Silaturahmi dengan Panglima TNI

Senin, 13 Juli 2026 | 16:16

Bincang Ringan di Cilangkap

Senin, 13 Juli 2026 | 16:10

Demokrat Minta Kasus Mantan Jampidsus Febrie Diserahkan ke KPK

Senin, 13 Juli 2026 | 16:06

DPR Buka Peluang Panggil Mahfud MD Bahas Dugaan Cacat Prosedur Kasus Febrie

Senin, 13 Juli 2026 | 16:02

Kemlu Pastikan Tidak Ada WNI yang Jadi Korban Kebakaran Maut di Bangkok

Senin, 13 Juli 2026 | 15:59

Rasio Defisit APBN 2026 Paling Tinggi Imbas Lonjakan Belanja Negara

Senin, 13 Juli 2026 | 15:53

Prabowo Diminta Ambil Langkah Strategis Atasi Ketegangan Polri-Kejaksaan

Senin, 13 Juli 2026 | 15:44

Polri Didesak Berantas Buzzer Penyebar Disinformasi soal Pengamanan Kejaksaan

Senin, 13 Juli 2026 | 15:30

Rakernas GPA Tegaskan Dukungan Penuh ke Prabowo dan Polri

Senin, 13 Juli 2026 | 15:16

Selengkapnya