Berita

Deddy Sitorus. /RMOL

Politik

Tetap Dukung Pemerintahan Prabowo Meski Tak Ada Dalam Kabinet, Ini Alasan PDIP

SENIN, 21 OKTOBER 2024 | 08:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus angkat bicara perihal partainya tak masuk dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ternyata alasannya ada kaitannya dengan status gugatan di Pengadilan.

Deddy menyampaikan hal ini merespons pertanyaan wartawan yang meminta penjelasan atas pernyataan Puan Maharani, bahwa PDIP tak bergabung di kabinet. 

Menjawab hal itu, Deddy menuturkan, apa yang disampaikan Puan Maharani adalah bentuk sikap PDIP. Diketahui Puan menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo di parlemen, tapi tak menempatkan kader di kabinet.

“Ibu Puan berbicara atas nama partai, jadi sudah seharusnya menjadi pegangan bagi kami semua,” kata Deddy dalam keterangannya, Senin 21 Oktober 2024. 

Dia pun membeberkan alasan PDIP tak masuk kabinet. Salah satunya karena masih ada gugatan soal Peraturan KPU mengenai keabsahan pencalonan Gibran sebagai cawapres.

“Pertama, kami masih berpendapat bahwa keputusan KPU yang merevisi PKPU, yang meloloskan Gibran tanpa mematuhi prosedur yang diatur oleh regulasi yang anda bermasalah. Dan masih menjadi sengketa hukum yang belum selesai,” jelas Deddy.

Selain itu, masih kata Deddy, pihaknya menghormati semua pihak yang menjadi bagian koalisi Prabowo dalam Pilpres 2024 dan kemudian nama-nama mereka masuk dalam proses rekrutmen kabinet yang sedang berjalan.

“Menurut kami, portofolio kementerian dan nomenklatur lembaga-lembaga yang dibentuk pemerintahan baru sudah cukup besar. Sehingga akan menambah kompleksitas jika PDI Perjuangan bergabung saat ini,” jelas Deddy.

Dia lantas menegaskan, PDIP mendukung penuh pemerintah baru untuk bekerja semaksimal mungkin demi menghadapi tantangan ke depan. 

“Dukungan itu tidak harus dilakukan dengan menjadi anggota kabinet, tetapi dengan memberikan kontribusi melalui pandangan, masukan yang konstruktif,” tegas Deddy.

Selain itu, Deddy menyebut, parlemen merupakan lembaga yang bertugas mengawasi dan melakukan fungsi check and balance terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan. Sehingga bukan hanya PDIP, tapi semua fraksi mempunyai kewajiban untuk mengoreksi kebijakan, agar pemerintah bisa selaras dengan tujuan bernegara, konstitusi, dan rakyat.

“Kami berharap agar Presiden Prabowo mampu menunjukkan kepemimpinan yang efektif, mengelola pemerintahan dan negara secara konstitusional, adil dan efektif dan memilih pembantu-pembantunya dengan prinsip meritokrasi dan the right person on the right place. Semoga amanah dan sukses untuk Presiden Prabowo,” pungkasnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya