Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

Instagram Timbulkan Efek Candu, Meta Digugat Pengadilan Tinggi Massachusetts

SABTU, 19 OKTOBER 2024 | 17:38 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perusahan media sosial Meta Platforms kembali tersandung kasus hukum. Kini pemilik Facebook menghadapi gugatan hukum di Massachusetts, Amerika Serikat (AS).

Platform milik Mark Zuckerberg dituding sengaja menyebarkan fitur-fitur pada platform Instagram-nya untuk membuat pengguna muda kecanduan dan menipu publik tentang bahaya yang ditimbulkan terhadap kesehatan mental remaja.

Dalam sebuah keputusan yang dipublikasikan pada Jumat, 18 Oktober 2024 waktu setempat, Hakim Pengadilan Tinggi Suffolk County Peter Krupp di Boston  tidak memenuhi permintaan Meta untuk menolak klaim Jaksa Agung Massachusetts Andrea Joy Campbell bahwa hal itu melanggar undang-undang perlindungan konsumen negara bagian dan menimbulkan gangguan publik.


Krupp juga mengatakan tuduhan mengenai dampak negatif fitur desain Instagram juga tidak dilarang karena negara pada prinsipnya ingin meminta pertanggungjawaban Meta atas perilaku bisnisnya sendiri, bukan konten yang diunggah oleh pihak ketiga.

Jaksa Campbell menyambut baik putusan pengadilan.

"Sebagai hasil dari putusan hakim, kami sekarang dapat melanjutkan klaim kami untuk meminta pertanggungjawaban Meta dan terus mendorong perubahan yang berarti pada platform Meta yang akan melindungi pengguna muda," ujarnya, seperti dikutip dari Reuters, Sabtu 19 Oktober 2024.

Juru bicara Meta mengatakan perusahaan tidak setuju dengan putusan tersebut. Mereka akan menunjukkan bukti bahwa mereka berkomitmen untuk mendukung kaum muda.

Putusan Jumat muncul setelah seorang hakim federal di California menolak permintaan Meta untuk membatalkan tuntutan hukum dari 30 negara bagian yang menuduh Instagram memicu masalah kesehatan mental di kalangan remaja karena konten-kontennya yang membuat ketagihan.

Gugatan tersebut menuduh bahwa fitur-fitur di Instagram seperti pemberitahuan push, like pada kiriman pengguna, dan scroll atau gulir tanpa akhir dirancang untuk mengambil untung dari kerentanan psikologis remaja dan rasa takut ketinggalan.

Massachusetts menuduh bahwa data internal menunjukkan platform tersebut bersifat adiktif dan membahayakan anak-anak, tetapi para eksekutif puncak menolak perubahan yang menurut penelitiannya akan meningkatkan kesejahteraan remaja.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya