Berita

Stabilitas dan Keberlanjutan Program Nasional

Politik

Pelantikan Prabowo-Gibran Momentum Keberlanjutan Program Nasional

RABU, 16 OKTOBER 2024 | 17:59 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto perlu dikawal bersama demi keberlanjutan program pembangunan nasional.

Tidak hanya di kalangan elite, berbagai kelompok masyarakat di akar rumput juga menyuarakan dukungan untuk kesinambungan pembangunan ke pemerintahan baru.

Salah satunya disampaikan Ketua Asosiasi Nelayan Gorontalo, Charles Mantu. Ia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan melanjutkan program-program yang telah berjalan.


“Penting menjaga keberlanjutan pembangunan dan kerukunan nasional, serta memastikan seluruh program yang telah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya dapat diteruskan,” kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 16 Oktober 2024.

Charles berujar, dukungan kepada pemerintahan baru sama artinya turut menjaga kemajuan yang dicapai selama 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi, mulai dari pembangunan sektor maritim, pertanian, hingga infrastruktur.

Sementara itu, Direktur Strategic Consulting Cushman & Wakefield Indonesia, Arief Rahardjo secara khusus menyoroti program pembangunan satu juta apartemen per tahun yang diusung Prabowo.

"Program tersebut positif dan bisa membantu generasi milenial dan Gen Z memiliki hunian terjangkau di perkotaan,” jelas Arief.

Namun demikian, ia mengingatkan program tersebut perlu diselaraskan dengan pengembangan transportasi publik.

“Program satu juta apartemen Prabowo juga bertujuan meningkatkan akses transportasi umum dengan membangun apartemen dekat jaringan transportasi publik,” tandasnya.

Hal senada juga sebelumnya disampaikan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Baginya, hal utama yang harus diperhatikan dalam momentum transisi pemerintah adalah turut menjaga persatuan bangsa.

“Mari kita tunjukan pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden, bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu, rukun, dan bangsa yang menjunjung martabat demokrasi meskipun saat pilpres ada perbedaan pilihan,” kata Muzani belum lama ini.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Wabah DBD Bangladesh Makin Parah, 42.590 Dirawat dan 117 Lainnya Meninggal Dunia

Senin, 07 September 2026 | 12:27

Purbaya Ajukan Anggaran Kemenkeu Rp49,8 Triliun di 2027

Senin, 07 September 2026 | 12:14

Public Expose Live 2026, 45 Emiten Siap Buka Kinerja dan Prospek Usaha

Senin, 07 September 2026 | 12:04

Kini Giliran Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Dipanggil KPK

Senin, 07 September 2026 | 11:53

Komisi VIII DPR Desak Pemerintah Perkuat Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:41

Wamenhaj Tekankan Revitalisasi KBIHU dan Pelindungan Jemaah dari Travel Bermasalah

Senin, 07 September 2026 | 11:33

Harga Minyak Naik Lagi Sentuh Level 96 Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:25

Ombudsman Soroti Peredaran Narkoba dan Pungli di Lapas

Senin, 07 September 2026 | 11:21

Cadangan Devisa RI Agustus 2026 Capai Rp2.582 Triliun, Naik 1,2 Miliar Dolar AS

Senin, 07 September 2026 | 11:19

Belanja Mitigasi Jadi Investasi Hadapi Erupsi Gunung Api

Senin, 07 September 2026 | 11:12

Selengkapnya