Berita

Stabilitas dan Keberlanjutan Program Nasional

Politik

Pelantikan Prabowo-Gibran Momentum Keberlanjutan Program Nasional

RABU, 16 OKTOBER 2024 | 17:59 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto perlu dikawal bersama demi keberlanjutan program pembangunan nasional.

Tidak hanya di kalangan elite, berbagai kelompok masyarakat di akar rumput juga menyuarakan dukungan untuk kesinambungan pembangunan ke pemerintahan baru.

Salah satunya disampaikan Ketua Asosiasi Nelayan Gorontalo, Charles Mantu. Ia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan melanjutkan program-program yang telah berjalan.


“Penting menjaga keberlanjutan pembangunan dan kerukunan nasional, serta memastikan seluruh program yang telah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya dapat diteruskan,” kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 16 Oktober 2024.

Charles berujar, dukungan kepada pemerintahan baru sama artinya turut menjaga kemajuan yang dicapai selama 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi, mulai dari pembangunan sektor maritim, pertanian, hingga infrastruktur.

Sementara itu, Direktur Strategic Consulting Cushman & Wakefield Indonesia, Arief Rahardjo secara khusus menyoroti program pembangunan satu juta apartemen per tahun yang diusung Prabowo.

"Program tersebut positif dan bisa membantu generasi milenial dan Gen Z memiliki hunian terjangkau di perkotaan,” jelas Arief.

Namun demikian, ia mengingatkan program tersebut perlu diselaraskan dengan pengembangan transportasi publik.

“Program satu juta apartemen Prabowo juga bertujuan meningkatkan akses transportasi umum dengan membangun apartemen dekat jaringan transportasi publik,” tandasnya.

Hal senada juga sebelumnya disampaikan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Baginya, hal utama yang harus diperhatikan dalam momentum transisi pemerintah adalah turut menjaga persatuan bangsa.

“Mari kita tunjukan pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden, bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu, rukun, dan bangsa yang menjunjung martabat demokrasi meskipun saat pilpres ada perbedaan pilihan,” kata Muzani belum lama ini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya