Berita

Stabilitas dan Keberlanjutan Program Nasional

Politik

Pelantikan Prabowo-Gibran Momentum Keberlanjutan Program Nasional

RABU, 16 OKTOBER 2024 | 17:59 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto perlu dikawal bersama demi keberlanjutan program pembangunan nasional.

Tidak hanya di kalangan elite, berbagai kelompok masyarakat di akar rumput juga menyuarakan dukungan untuk kesinambungan pembangunan ke pemerintahan baru.

Salah satunya disampaikan Ketua Asosiasi Nelayan Gorontalo, Charles Mantu. Ia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan melanjutkan program-program yang telah berjalan.

“Penting menjaga keberlanjutan pembangunan dan kerukunan nasional, serta memastikan seluruh program yang telah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya dapat diteruskan,” kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 16 Oktober 2024.

Charles berujar, dukungan kepada pemerintahan baru sama artinya turut menjaga kemajuan yang dicapai selama 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi, mulai dari pembangunan sektor maritim, pertanian, hingga infrastruktur.

Sementara itu, Direktur Strategic Consulting Cushman & Wakefield Indonesia, Arief Rahardjo secara khusus menyoroti program pembangunan satu juta apartemen per tahun yang diusung Prabowo.

"Program tersebut positif dan bisa membantu generasi milenial dan Gen Z memiliki hunian terjangkau di perkotaan,” jelas Arief.

Namun demikian, ia mengingatkan program tersebut perlu diselaraskan dengan pengembangan transportasi publik.

“Program satu juta apartemen Prabowo juga bertujuan meningkatkan akses transportasi umum dengan membangun apartemen dekat jaringan transportasi publik,” tandasnya.

Hal senada juga sebelumnya disampaikan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Baginya, hal utama yang harus diperhatikan dalam momentum transisi pemerintah adalah turut menjaga persatuan bangsa.

“Mari kita tunjukan pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden, bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu, rukun, dan bangsa yang menjunjung martabat demokrasi meskipun saat pilpres ada perbedaan pilihan,” kata Muzani belum lama ini.

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya