Berita

Stabilitas dan Keberlanjutan Program Nasional

Politik

Pelantikan Prabowo-Gibran Momentum Keberlanjutan Program Nasional

RABU, 16 OKTOBER 2024 | 17:59 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto perlu dikawal bersama demi keberlanjutan program pembangunan nasional.

Tidak hanya di kalangan elite, berbagai kelompok masyarakat di akar rumput juga menyuarakan dukungan untuk kesinambungan pembangunan ke pemerintahan baru.

Salah satunya disampaikan Ketua Asosiasi Nelayan Gorontalo, Charles Mantu. Ia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan melanjutkan program-program yang telah berjalan.


“Penting menjaga keberlanjutan pembangunan dan kerukunan nasional, serta memastikan seluruh program yang telah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya dapat diteruskan,” kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 16 Oktober 2024.

Charles berujar, dukungan kepada pemerintahan baru sama artinya turut menjaga kemajuan yang dicapai selama 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi, mulai dari pembangunan sektor maritim, pertanian, hingga infrastruktur.

Sementara itu, Direktur Strategic Consulting Cushman & Wakefield Indonesia, Arief Rahardjo secara khusus menyoroti program pembangunan satu juta apartemen per tahun yang diusung Prabowo.

"Program tersebut positif dan bisa membantu generasi milenial dan Gen Z memiliki hunian terjangkau di perkotaan,” jelas Arief.

Namun demikian, ia mengingatkan program tersebut perlu diselaraskan dengan pengembangan transportasi publik.

“Program satu juta apartemen Prabowo juga bertujuan meningkatkan akses transportasi umum dengan membangun apartemen dekat jaringan transportasi publik,” tandasnya.

Hal senada juga sebelumnya disampaikan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Baginya, hal utama yang harus diperhatikan dalam momentum transisi pemerintah adalah turut menjaga persatuan bangsa.

“Mari kita tunjukan pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden, bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu, rukun, dan bangsa yang menjunjung martabat demokrasi meskipun saat pilpres ada perbedaan pilihan,” kata Muzani belum lama ini.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya