Berita

Stabilitas dan Keberlanjutan Program Nasional

Politik

Pelantikan Prabowo-Gibran Momentum Keberlanjutan Program Nasional

RABU, 16 OKTOBER 2024 | 17:59 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto perlu dikawal bersama demi keberlanjutan program pembangunan nasional.

Tidak hanya di kalangan elite, berbagai kelompok masyarakat di akar rumput juga menyuarakan dukungan untuk kesinambungan pembangunan ke pemerintahan baru.

Salah satunya disampaikan Ketua Asosiasi Nelayan Gorontalo, Charles Mantu. Ia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan melanjutkan program-program yang telah berjalan.


“Penting menjaga keberlanjutan pembangunan dan kerukunan nasional, serta memastikan seluruh program yang telah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya dapat diteruskan,” kata Charles dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 16 Oktober 2024.

Charles berujar, dukungan kepada pemerintahan baru sama artinya turut menjaga kemajuan yang dicapai selama 10 tahun terakhir pemerintahan Jokowi, mulai dari pembangunan sektor maritim, pertanian, hingga infrastruktur.

Sementara itu, Direktur Strategic Consulting Cushman & Wakefield Indonesia, Arief Rahardjo secara khusus menyoroti program pembangunan satu juta apartemen per tahun yang diusung Prabowo.

"Program tersebut positif dan bisa membantu generasi milenial dan Gen Z memiliki hunian terjangkau di perkotaan,” jelas Arief.

Namun demikian, ia mengingatkan program tersebut perlu diselaraskan dengan pengembangan transportasi publik.

“Program satu juta apartemen Prabowo juga bertujuan meningkatkan akses transportasi umum dengan membangun apartemen dekat jaringan transportasi publik,” tandasnya.

Hal senada juga sebelumnya disampaikan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Baginya, hal utama yang harus diperhatikan dalam momentum transisi pemerintah adalah turut menjaga persatuan bangsa.

“Mari kita tunjukan pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden, bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersatu, rukun, dan bangsa yang menjunjung martabat demokrasi meskipun saat pilpres ada perbedaan pilihan,” kata Muzani belum lama ini.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Yang Rada Gila

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:23

KPK Wanti-wanti Bantuan Korban Gempa NTT Jangan Dikorupsi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:17

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp8.090 Triliun di Triwulan II 2026

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:10

Putin dan Prabowo Bakal Gelar Pertemuan di Vladivostok Awal September

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:09

Pembukaan Rapat Paripurna Diawali Ucapan Duka Cita untuk Korban Gempa

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:06

Menanti Nasib Investasi INA-SRF Usai Menang Gugatan Lawan Kimia Farma

Selasa, 18 Agustus 2026 | 12:02

Penangguhan Penahanan Asrul Azis Taba Ditolak

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:56

BPK Dorong Tata Kelola Kementerian Hukum Naik Kelas

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:46

Kelahiran Anak Gajah Sumatera di Padang Sugihan Jadi Kado Istimewa HUT RI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:40

Pelemahan Rupiah Bisa Tekan Subsidi hingga Inflasi

Selasa, 18 Agustus 2026 | 11:34

Selengkapnya