Berita

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto/Net

Politik

Dukungan PDIP Bisa Memperlancar Pemerintahan Prabowo

SABTU, 12 OKTOBER 2024 | 05:15 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Rencana pertemuan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri, diyakini bisa memperkokoh pemerintahan lima tahun ke depan. Koalisi yang solid diprediksi menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Gurubesar Hukum dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Profesor Sugianto menuturkan, pertemuan Prabowo-Megawati saat ini paling dinanti publik, setelah sebelumnya partai-partai pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024, seperti Nasdem dan PKB telah lebih dulu merapat.

“Saat ini publik menunggu pertemuan Megawati dengan Prabowo, hal ini bisa menunjukkan pimpinan parpol memiliki hubungan harmonis,” ujar Prof. Sugianto, dikutip RMOLJabar, Jumat (11/10).


Lebih lanjut, pakar Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah tersebut menyatakan, merapatnya tiga partai besar seperti Nasdem, PKB, dan PDIP ke pemerintahan Prabowo-Gibran akan memperkuat stabilitas politik. 

Nah, dukungan PDIP di bawah pimpinan Megawati akan memperlancar jalannya pemerintahan yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.

“Prabowo sebagai Presiden yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 akan lebih mulus melaksanakan pemerintahan jika didukung PDIP,” ucapnya. 

Namun, Prof Sugianto juga menyoroti pentingnya tetap ada pengawasan terhadap pemerintahan, baik dari partai oposisi maupun anggota DPR sebagai wakil rakyat. Pengawasan tersebut, menurutnya, harus terus dilakukan agar kinerja pemerintahan tetap berjalan optimal dan transparan.

"Pemerintahan Prabowo akan lebih kondusif dengan adanya kolaborasi dengan parpol oposisi pilpres. Harapan publik pada Prabowo mampu menjalankan pemerintahan untuk kesejahteraan dan rasa aman,” tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya