Berita

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto/Net

Politik

Dukungan PDIP Bisa Memperlancar Pemerintahan Prabowo

SABTU, 12 OKTOBER 2024 | 05:15 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Rencana pertemuan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Sukarnoputri, diyakini bisa memperkokoh pemerintahan lima tahun ke depan. Koalisi yang solid diprediksi menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Gurubesar Hukum dari UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Profesor Sugianto menuturkan, pertemuan Prabowo-Megawati saat ini paling dinanti publik, setelah sebelumnya partai-partai pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024, seperti Nasdem dan PKB telah lebih dulu merapat.

“Saat ini publik menunggu pertemuan Megawati dengan Prabowo, hal ini bisa menunjukkan pimpinan parpol memiliki hubungan harmonis,” ujar Prof. Sugianto, dikutip RMOLJabar, Jumat (11/10).


Lebih lanjut, pakar Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah tersebut menyatakan, merapatnya tiga partai besar seperti Nasdem, PKB, dan PDIP ke pemerintahan Prabowo-Gibran akan memperkuat stabilitas politik. 

Nah, dukungan PDIP di bawah pimpinan Megawati akan memperlancar jalannya pemerintahan yang akan dilantik pada 20 Oktober mendatang.

“Prabowo sebagai Presiden yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024 akan lebih mulus melaksanakan pemerintahan jika didukung PDIP,” ucapnya. 

Namun, Prof Sugianto juga menyoroti pentingnya tetap ada pengawasan terhadap pemerintahan, baik dari partai oposisi maupun anggota DPR sebagai wakil rakyat. Pengawasan tersebut, menurutnya, harus terus dilakukan agar kinerja pemerintahan tetap berjalan optimal dan transparan.

"Pemerintahan Prabowo akan lebih kondusif dengan adanya kolaborasi dengan parpol oposisi pilpres. Harapan publik pada Prabowo mampu menjalankan pemerintahan untuk kesejahteraan dan rasa aman,” tutupnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

UPDATE

Jaksa Agung Resmi Lantik Kuntadi sebagai Pengganti Febrie

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:25

Wasekjen AMPI: Hasil Rapat Pleno IX Cacat Hukum dan Tak Punya Legitimasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:23

Danantara Mulai Bentuk Perusahaan Manajemen Aset Raksasa

Jumat, 24 Juli 2026 | 12:15

Samsung Galaxy Z Fold 8 Hadirkan Desain Tipis dan Performa Tangguh

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:55

Indonesia Kecam Serangan terhadap Kapal Komersial di Laut Merah

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:34

Perbaikan SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Jadi PR Bersama

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:32

Panda Bond RI Laris, Pemerintah Raup Rp18,5 Triliun

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:27

Kemunculan Kabinet Bayangan Konsekuensi dari Demokrasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:04

Iran: Trump akan Hadapi Konsekuensi jika Serangan AS Berlanjut

Jumat, 24 Juli 2026 | 11:04

Dude Harlino Kembalikan Honor Rp5,25 Miliar dari PT DSI, Sebut Bentuk Kepedulian untuk Korban

Jumat, 24 Juli 2026 | 10:50

Selengkapnya