Pengurus DPP PDI Perjuangan dan Rektorat STIPAN menandatangani MoU pendidikan S1 dan S1 kader partai/Ist
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menandatangani perpanjangan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN).
Diketahui, PDIP dan STIPAN punya kerja sama soal penyelenggaraan pendidikan program sarjana Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2) dalam mempersiapkan kader parpol berlambang Banteng moncong putih.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan MoU partainya dengan STIPAN memang sudah lama terjalin dan digagas oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri demi memberikan beasiswa. Kerja sama itu diharapkan bisa membantu PDIP dalam meletakkan landasan ideologi kuat bagi para kader parpol berkelir merah.
"Iya, ini, kan, dipersiapkan oleh Bu Megawati, karena dahulu, kan, ada keterbatasan terhadap sekolah tinggi ilmu pemerintahan. Maka, digagaslah pendidikan ini, termasuk secara khusus buat para mahasiswa dari Papua," kata Hasto dalam keterangannya, Rabu 9 Oktober 2024.
Hasto menyebutkan PDIP dan STIPAN memang biasa memperpanjang MoU untuk setiap tahun agar kader parpol bernomor tiga pada pemilu 2024 bisa mengenyam pendidikan tertinggi.
"Ya, untuk setiap satu tahun kami ada MoU, karena hari ini kami mengirim sekitar 17 orang untuk sekolah di sini," kata dia.
Sementara itu, Rektor STIPAN Soni Sumarsono menyebut MoU pihaknya dengan PDIP sudah lama terjalin dan satu di antara lulusan yang berhasil kerja sama ialah Rano Karno atau Si Doel.
"Mengenai MoU, itu sudah lama dengan PDIP sebenarnya, termasuk salah satunya lulusannya Rano Karno. Itu lulusan, alumni STIPAN, udah lama, ini hanya perpanjangan saja," kata eks Plt Gubernur DKI Jakarta itu.
Soni menyebutkan MoU STIPAN dengan PDIP menjadi satu di antara cara untuk memperkuat SDM di berbagai pelosok negeri, terkhusus Papua.
"STIPAN dengan PDIP, memperkat SDM, lebih spesifik Papua agar dilanjutkan. Bukan hanya Papua, ada di NTT, Maluku, Sematara, Kalimantan, hari ini hampir semua provinsi terwakili apalagi Jabodetabek," ujar mantan Dirjen Otsus Kementerian Dalam Negeri itu.
