Berita

Ilustrasi petani tebu Pakistan./The Express Tribune

Global

Pemerintah Disalahkan, Membiarkan Petani Tergantung Eksploitasi Industri

RABU, 02 OKTOBER 2024 | 06:14 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Kelompok pendamping petani, Sindh Abadgar Ittehad (SAI), menyalahkan pemerintah karena membiarkan petani bergantung pada broker perantara dan industri pertanian yang eksploitatif. Mereka menuntut pemerintah menghentikan praktik yang telah berlangsung selama puluhan tahun dalam menetapkan harga dukungan untuk tanaman pangan.

Dalam pertemuan di Hyderabad, Kamis (26/9), SAI yang dipimpin Nawab Zubair Ahmed Talpur menyesalkan keputusan pemerintah menarik dukungan pada petani atas instruksi Dana Moneter Internasional (IMF).

"Pabrik gula sekali lagi berencana untuk membuat masalah bagi petani,” demikian pernyataan SAI dalam pertemuan tersebut seperti dikutip dari The Express Tribune.


Mereka memperingatkan bahwa petani tebu akan menghadapi kesulitan keuangan yang sama seperti yang dihadapi petani kapas dan beras saat ini.

Sementara itu, petani di distrik Badin dan Sujawal melakukan aksi duduk untuk mengutuk apa yang mereka duga sebagai eksploitasi oleh pabrik beras dan para perantara.

Pertemuan kelompok tersebut menuntut pemerintah untuk segera menetapkan harga pengadaan tebu sebesar Rs 500 per 40 kilogram.

"Dengan alasan kadar air dalam beras, penggilingan padi memberikan kerugian finansial yang besar kepada petani dengan membayar mereka dengan harga yang sangat rendah," kata mereka.

Menurut mereka, bahkan upah buruh untuk menurunkan beras dari kendaraan, yang dikirim oleh petani ke penggilingan dan gudang, diambil dari petani.

Pertemuan tersebut juga memperingatkan bahwa jika harga pengadaan gandum tidak ditetapkan sebesar Rs 4.000 per 40 kg, petani tidak akan menanam tanaman karena musim tanam telah dimulai.

Para petani menegaskan kembali penolakan mereka terhadap usulan pembangunan enam kanal dan bendungan lagi yang akan dialiri oleh Sungai Indus. Mereka menegur pemerintah provinsi karena gagal menyediakan air irigasi bahkan ketika Sungai Indus dan kanal-kanalnya mengalir deras.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya