Berita

Pengamat politik Sumsel, Ade Indra Chaniago/Istimewa

Politik

Kental Aroma Keluarga Pejabat, Kapasitas Anggota DPRD Sumsel Diragukan

JUMAT, 27 SEPTEMBER 2024 | 04:40 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sebanyak 75 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan (Sumsel) masa jabatan 2024-2029, telah melakukan pengucapan sumpah/janji dalam sidang Paripurna DPRD Sumsel pada Selasa kemarin (24/9).

Dalam pelantikan itu, pimpinan DPRD Sumsel sementara ditunjuk Andie Dinialdie yang merupakan anggota DPRD Sumsel terpilih dari Partai Golkar, didampingi Wakil Ketua sementara Raden Gempita dari Partai Gerindra.

Dari 75 anggota DPRD Sumsel periode 2024-2029 yang dilantik tersebut, sebanyak 30,6 persen atau 23 dari total 75 anggota DPRD Sumsel masih diisi muka lama, dan hampir 70 persen muka baru. 


Sebenarnya, ada sekitar 26 muka lama, namun 3 nama mengundurkan diri karena ikut dalam kontestasi Pilkada 2024.

Adapun 23 nama muka lama itu adalah Chairul S Matdiah (Demokrat), HM Anwar Syadat (PKS), Nopianto (Nasdem), M Yansuri (Golkar), Zulfikri Kadir (PDIP), Tamtama Tanjung (Demokrat). 

Lalu ada nama Raden Gempita (Gerindra), Sri Sutandi (NasDem), Syahrudin (Perindo), Lindawati Syarofi (Golkar), Nilawati (PKB), Andie Dinialdi (Golkar), Fathan Qorbi (PKB), Syamsul Bahri (Nasdem).

Kemudian, Oktafiansyah (PKB), David Aljufri (Golkar), Toyeb Rakembang (PAN), Thamrin (Golkar), Susi Imelda (PDIP), Nadia Basjir (Golkar), Nasrul Halim (PKB) dan MF Ridho (Demokrat). 

Nah, dari 52 calon anggota DPRD Sumsel yang menjadi wajah baru, sebagian merupakan keluarga kepala daerah di Sumsel.  

Sebu saja Aryuda Perdana Kusuma (putra sulung mantan Ketua DPRD Sumsel Hj RA Anita Noeringhati), Meillinda (Nasdem) adik kandung mantan Gubernur Sumsel Herman Deru, Zaitun Mawardi (Gerindra) anak mantan Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, dan Rita Suryani (PDIP) istri Bupati Musi Rawas Utara (Muratara) Devi Suhartoni.

Lalu ada Ike Meilina (Demokrat) menantu mantan Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki, Aziz Ari Saputra (PKB) anak mantan Penjabat (Pj) Bupati OKI Djakfar Shiddiq, M Alki Ardiansyah (PAN) anak mantan Bupati OKI Iskandar. 

Kemudian Fenus Antonius (PAN) adik kandung mantan Wakil Bupati OKU Timur Feri Antoni, Isyana Lonitasari (Demokrat) istri Bupati OKU Selatan Popo Ali, Lury Elza Alex Noerdin (Golkar) anak mantan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, Ismail Hairul Pala (Demokrat) adik ipar mantan Bupati Lahat Cik Ujang. 

Persi (PAN) adik ipar mantan Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad, Rica Novlianty (Gerindra) anak Wakil Bupati Musi Rawas Suwarti, M Amin (Golkar) keponakan Bupati Musi Rawas Ratna Machmud. 

Selanjutnya, Andi Rizkiansyah (Golkar) anak mantan Pj Bupati Musi Banyuasin Apriadi, dan M Syarif Hidayatullah (PDIP) anak mantan Bupati Banyuasin Askolani. 

Termasuk juga Romiana Hidayati (PDIP), yang merupakan adik dari Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi. 

Pelantikan dilakukan Ketua Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Sumsel, dan dihadiri Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi, anggota DPR RI dari Dapil Sumsel, serta Forkopimda Sumsel.

Namun ada 1 orang yang belum dilantik, dikarenakan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum turun atas nama Dwi Septaria Asgianto dari Dapil VI (Pali-Muara Enim-Prabumulih), yang menggantikan suaminya Asgianto yang maju Pilkada Pali 2024.

Terkait fenomena keluarga pejabat itu, pengamat politik Sumsel Ade Indra Chaniago mengaku agak prihatin dengan maraknya jumlah keluarga politik khususnya di Sumatera Selatan, terlebih lagi jumlahnya yang hampir mencapai angka 20 persen. 

“Ada beberapa hal yang mendasari keprihatinan tersebut, pertama karena keluarga politik yang dilantik tersebut nyaris tidak pernah terdengar aktivitasnya di ruang publik sehingga wajar kalau pada akhirnya kita ragu dengan kapasitas mereka, dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat,” kata dosen Stisipol Candradimuka Palembang ini, dikutip RMOLSumsel, Kamis (26/9).

Kedua, dirinya melihat bahwa mereka adalah orang-orang beruntung sekaligus yang diuntungkan dari keberadaan keluarga politik. Karena tidak dapat dihindari bahwa posisi mereka sangat diuntungkan sebab secara otomatis keluarga politik punya akses lebih dari kekuasaan keluarga tersebut. Mulai dari akses birokrasi, akses penyelenggara hingga akses logistik, itu belum termasuk bonus popularitas yang pada akhirnya membuat mereka semua dapat terpilih.

“Dengan kata lain, saya mengatakan bahwa agak sulit rasanya ketika kita berharap pada mereka untuk dapat menjadi wakil rakyat yang betul-betul mewakili rakyatnya, karena paham dan tahu apa yang menjadi persoalan sekaligus menjadi harapan rakyat atau pemilih terhadap wakilnya yang baru saja dilantik,” pungkasnya.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Dua Tahun Cukup bagi Prabowo Mengasuh Geng Solo

Selasa, 13 Oktober 2026 | 13:43

UPDATE

Bursa Asia Tertekan, Kospi Anjlok Lebih 2 Persen

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:33

Ekonom Sentil Menteri Prabowo: Jangan Jadi Beban Presiden!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 08:21

Wall Street Tertekan Aksi Jual Saham Teknologi

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:56

Lonjakan Minyak Tekan Logam Dunia: Emas Anjlok ke Level Terendah

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:45

Saham BYAN Tancap Gas, Naik 3,16 Persen ke Rp10.600

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:22

Penguatan IHSG Sinyal Kepercayaan ke Pemerintah Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:10

Pasar Eropa Merah Gara-gara Minyak

Jumat, 23 Oktober 2026 | 07:06

Terbuka Peluang Bangun Museum Haji Indonesia

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:58

Pujian Prabowo Jangan Jadi Obat Tidur Menteri

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:57

Pemerintah Harus Berlakukan Wajib Halal pada Oktober 2026

Jumat, 23 Oktober 2026 | 06:19

Selengkapnya