Berita

Sekretaris Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Rosita/Ist

Nusantara

Ini Masalah Serius yang Dihadapi Nelayan dan Perempuan Pesisir Tangerang

JUMAT, 27 SEPTEMBER 2024 | 00:30 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kesatuan Perempuan Pesisir Kabupaten Tangerang Menggelar Agenda Pekan Aspirasi Perempuan Pesisir,beberapa waktu lalu. 

Kegiatan yang bertempat di Jl. Pantai Indah Dadap, RT 002 RW 002 Kelurahan Dadap, ini diikuti sekitar 120 warga. Perempuan pesisir di Dadap, Tangerang, memainkan peran sentral dalam menjaga roda kehidupan komunitas nelayan tradisional. 

Pekan Aspirasi Perempuan Pesisir turut dihadiri Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kabupaten Tangerang dan pihak Ombudsman. 


Menurut Ketua DPD KNTI Kabupaten Tangerang, saat ini para nelayan di Dadap menghadapi tiga masalah utama. Di antaranya pengedokan kapal yang hilang akibat penggusuran, penumpukan sampah dan jalan yang rusak.

"Dulu kami punya tempat untuk memperbaiki kapal, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Tanpa fasilitas pengedokan, kapal yang rusak tak bisa diperbaiki, dan ini memukul ekonomi nelayan. Situasi ini memaksa nelayan dan perempuan pesisir, bekerja lebih keras untuk mempertahankan penghidupan,” kata Sujai dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis malam (26/9).

Sedangkan Sekretaris Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Rosita menyatakan bahwa perempuan merupakan pilar utama perjuangan masyarakat pesisir. 

“Mereka tidak hanya membantu dalam kegiatan ekonomi nelayan, tetapi juga memainkan peran penting dalam komunitas melalui berbagai program pelatihan, seminar, dan kegiatan sosial yang difasilitasi KPPI,” ucap Rosita.

"Di KPPI, kami percaya bahwa perempuan adalah motor penggerak perubahan. Melalui program pelatihan dan seminar, kami meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan pesisir, sehingga mereka tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga berdaya untuk menyuarakan aspirasi mereka," tambahnya.

Namun, masalah infrastruktur yang buruk menjadi tantangan besar bagi perempuan pesisir dan nelayan di Dadap. Tanpa pengedokan kapal, para nelayan tidak bisa memperbaiki kapal yang rusak, mengakibatkan aktivitas melaut terhambat. 

Lanjut Rosita, persoalan ini diperparah oleh penumpukan sampah di pesisir yang mengganggu ekosistem laut dan mengurangi hasil tangkapan serta menimbulkan penyakit. 

Selain itu, kondisi jalan yang rusak semakin menyulitkan akses nelayan untuk membawa hasil tangkapan ke pasar.

"Perempuan di sini berperan ganda, mereka terlibat dalam aktivitas ekonomi sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dari sampah yang menumpuk. Kami sering terpaksa membersihkan pantai sendiri, padahal seharusnya ada perhatian lebih terhadap masalah ini," jelasnya.

Rosita menekankan bahwa dukungan terhadap perempuan pesisir sangat penting dalam upaya memperbaiki kondisi kehidupan di pesisir. 

Melalui KPPI, perempuan pesisir Dadap terus mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mereka, baik di bidang ekonomi maupun advokasi. 

"Kami berkomitmen untuk terus memperkuat peran perempuan sebagai pilar pembangunan masyarakat pesisir. Suara perempuan nelayan harus didengar dan dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan pesisir," tambah Rosita.

Nelayan Dadap, baik Sujai maupun Rosita berharap pemerintah segera turun tangan untuk menangani masalah yang sedang  dihadapi di Dadap. 

Perbaikan fasilitas pengedokan kapal, penanganan sampah, dan perbaikan akses jalan akan membantu memperbaiki kehidupan nelayan, terutama perempuan yang bekerja keras menopang perekonomian keluarga.

“Masalah yang dihadapi nelayan dan perempuan pesisir di Dadap menjadi cerminan betapa pentingnya pemberdayaan dan dukungan infrastruktur dalam menjaga keberlanjutan kehidupan pesisir. Di tengah keterbatasan, perempuan pesisir dan nelayan terus berdiri sebagai kekuatan yang menggerakkan perubahan menuju masa depan yang lebih baik,” pungkas Rosita.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya