Pemerintah Jepang telah mengizinkan China, Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), dan pihak terkait lainnya untuk memantau pembuangan air limbah olahan dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima ke laut.
Dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (20/9), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menyatakan bahwa Jepang telah berkomitmen memenuhi kewajiban internasionalnya dalam mencegah dampak negatif dari pembuangan limbah, dan memastikan transparansi serta keamanan dari proses tersebut.
"Jepang secara tegas berkomitmen untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional, melakukan yang terbaik untuk menghindari dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, serta melakukan evaluasi berkelanjutan atas dampak ke lingkungan laut dan ekosistem laut," kata Mao, dikutip Sabtu (21/9).
Proses pembuangan air olahan dari PLTN Fukushima dimulai pada 24 Agustus 2023. Pada tahun fiskal 2023, sekitar 31.200 ton air limbah dilepaskan dalam empat tahap, dan rencananya akan ada pelepasan tambahan sebanyak 54.600 ton air olahan pada tahun fiskal 2024.
China, yang sejak awal menentang pembuangan ini, menyambut baik pengaturan pemantauan internasional yang melibatkan IAEA dan berbagai negara.
Pengaturan ini memungkinkan negara-negara terkait untuk memantau secara langsung dan mengambil sampel air limbah yang dibuang.
Terkait larangan impor produk laut Jepang, Mao Ning menyatakan bahwa China akan mempertimbangkan pencabutan larangan secara bertahap, setelah bukti ilmiah yang cukup dapat menjamin keamanan produk tersebut.
"Namun hal ini harus berdasarkan bukti ilmiah baru akhirnya secara bertahap melanjutkan impor produk akuatik Jepang yang memenuhi persyaratan dan standar regulasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah risiko dan melindungi kesehatan masyarakat," tambah Mao Ning.
Sebagai informasi, TEPCO Holdings Inc, operator PLTN Fukushima, telah memulai pembuangan air olahan sejak Agustus 2023, dan dipastikan bahwa konsentrasi zat radioaktif dalam air laut berada di bawah standar yang ditetapkan pemerintah Jepang.
Meski demikian, pengenceran air dengan volume besar tetap dilakukan untuk memenuhi persyaratan keamanan. Monitoring terhadap air laut dan ikan di sekitar PLTN juga terus dilakukan, dan hingga saat ini diklaim tidak ditemukan adanya kelainan.
