Berita

Cagub Jakarta Ridwan Kamil/Ist

Politik

RK Ditolak karena Bukan Warga Asli Jakarta

KAMIS, 19 SEPTEMBER 2024 | 10:29 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Penolakan terhadap bakal calon gubernur (cagub) Jakarta Ridwan Kamil (RK) saat berkunjung ke suatu daerah ditanggapi oleh Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli.

Menurutnya, kejadian ini muncul setelah Anies Baswedan, sosok yang diinginkan sebagian besar warga untuk kembali mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta, gagal berlaga.

Kendala awalnya muncul karena PKS sebagai pendukung Anies kekurangan kursi untuk mengusungnya. Meski kemudian batas jumlah kursi diturunkan, tidak ada partai yang akhirnya mencalonkannya. 


"Dalam hal ini banyak yang kemudian menyalahkan PKS," kata Taufik kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis (19/9).

Saat ini, ada tiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta yang tengah diverifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain Ridwan Kamil-Suswono, ada Pramono Anung yang berpasangan dengan Rano Karno, serta calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.

Taufik Zoelkifli melihat, sikap warga yang menolak kehadiran Ridwan Kamil karena menilai kandidat yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus ini bukan asli Jakarta. 

"Kalau alasannya ini bukan orang Jakarta asli, sebenarnya yang lain juga bukan orang Jakarta asli," tegas Anggota DPRD DKI Jakarta dua periode tersebut.

Di sisi lain Taufik mengimbau warga Jakarta agar tetap bijak dalam memilih. Dia menekankan pentingnya tidak golput dan tidak memilih ketiga pasangan calon sekaligus, agar suara tetap sah. 

"Dalam Islam itu ada kaidah kalau semua pilihan dianggap buruk semua, maka ambil lah yang keburukannya paling sedikit. Kalau memang semua calon dianggap buruk, ambillah yang keburukannya paling sedikit," puncaknya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya